Krjogja.com - JAKARTA - Pengentasan kemiskinan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak bisa berjalan optimal hanya dengan mengandalkan sektor pemerintah. Diperlukan sinergi dari berbagai pihak termasuk dunia usaha.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam acara Future Initiative Forum 2025 di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).
Baca Juga: Auditor Internal Berperan Strategis Hadapi Korupsi Kolaboratif
"Mari kita berkolaborasi, mari kita bersinergi di dalam program pemberdayaan masyarakat, dalam rangka pengetasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” kata Agus Jabo saat menyampaikan Pidato Kemanusiaan di hadapan para peserta yang terdiri dari korporasi, lembaga filantrofi, hingga BUMN.
Forum yang digagas oleh Human Initiative ini adalah ruang kolaborasi yang mempertemukan kekuatan korporasi dan Non-Government Organization (NGO) untuk membangun sinergi yang lebih strategis, terukur, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi pembangunan masyarakat.
Turut hadir dalam acara ini Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM Nunung Nuryartono, Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati, Guru Besar Bidang Sejarah dan Filantopi Islam UIN Syarif Hidratullah Jakarta Amelia Fauzia, Guru Besar Bidang Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial FISIP UI Isbandi Rukminto Adi, serta stakeholder terkait lainnya.
Baca Juga: Ngaku Bisa Masukkan Menjadi Taruna Akpol Raup Rp 2,6 Miliar, Dua Oknum Polisi Dipecat
Dalam pidatonya, Agus Jabo menjelaskan bahwa Presiden menginginkan adanya data tunggal sebagai landasan program pengentasan kemiskinam, sehingga terbit Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan Kemensos bertugas melakukan pemutakhiran.
“Presiden memerintahkan bahwa Indonesia harus memiliki data tunggal. Semua program, program ekonomi, program sosial, harus berangkat dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, supaya program atau optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem itu bisa terukur,” jelasnya.
Presiden mempunyai target kemiskinan ekstrem turun hingga 0 persen pada 2026 dan kemiskinan turun hingga di bawah 5 persen pada 2029. Saat ini, arah kebijakan Kepala Negara dalam pengentasan kemiskinan berfokus pada memperkuat program-program pemberdayaan.
“Kalau kemarin-kemarin ya prioritas kerja Kemensos itu di Linjamsos, perlindungan dan jaminan sosial, dalam bentuk bantuan sosial, baik itu BPNT maupun program PKH. Sekarang ini kita sedang hijrah, supaya kemudian yang akan diterima oleh masyarakat itu bukan dalam bentuk bansos pasif tetapi pemberdayaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agus Jabo menambahkan Kemensos mempunyai kurang lebih 33 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap pendamping sudah berkomitmen untuk mengraduasi 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tiap tahun, untuk kemudian didorong lebih mandiri melalui pemberdayaan.
“Ini arena kerja kita, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, nanti di situ. Bagaimana kemudian kita bisa mengintervensi dengan cara kolaborasi, dengan cara sinergi, menggraduasi saudara-saudara kita yang miskin, yang selama ini menerima bantuan sosial maupun Program Keluarga Harapan,” tambahnya.
Kolaborasi dan sinergi dalam hal pemberdayaan tidak hanya akan diarahkan kepada penerima bansos yang graduasi, namun juga kepada keluarga penerima program Sekolah Rakyat.
