KRjogja.com - JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) resmi disahkan.
Pengesahan revisi UU ITE ini diselenggarakan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (05/12/2023).
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, penyempurnaan atas pengaturan ruang digital itu memiliki arti penting untuk mewujudkan kepastian hukum.
Baca Juga: Mau Beli Tiket KA Secara Go Show? Begini Cara Mudahnya
"Perubahan UU ITE didasarkan pada upaya memperkuat jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain," ujar Budi dalam penyampaian Pendapat Akhir Presiden RI di rapat dengan DPR itu.
"Untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum," imbuhnya.
Baca Juga: Longsor di Wonogiri, Mbah Mijem Masih Hilang
Mengutip siaran pers, UU ITE telah mengalami dua kali perubahan sejak diundangkan.
Yang pertama, perubahan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016, yang menunjukkan dinamika dan keinginan masyarakat akan penyempurnaan pasal-pasal UU ITE, khususnya ketentuan pidana konten ilegal.
"Delapan tahun sejak perubahan pertama, masih ada kebutuhan penyesuaian," dia menambahkan.
"Hal ini menunjukkan bahwa hukum perlu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, baik secara nasional maupun global," imbuhnya.
Sementara untuk perubahan kedua Undang-Undang ITE, menurut Menkominfo Budi Arie, ditekankan arti penting dalam mewujudkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum di masyarakat.
Baca Juga: Condongcatur Gempar! Ada Mahasiswa Gantung Diri di Kos Teman Wanitanya
Menurut Menkominfo Budi Arie Setiadi, dinamika pembahasan memperkaya dan menghasilkan substansi RUU Perubahan Kedua UU ITE ke arah yang jauh lebih progresif dan komprehensif.