Krjogja.com - JAKARTA - Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus menempuh jalur resmi untuk mengurangi risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau risiko lain yang dapat membahayakan nyawa.
Demikian Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan arahan saat menghadiri Puncak Acara Hari Pekerja Migran Internasional 2023 di Tennis Indoor Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (18/12/2023).
"Sebarluaskan kepada rekan, keluarga, dan tetangga, tentang risiko pekerja ilegal dan TPPO, seperti risiko kekerasan, gaji tidak dibayarkan, eksploitasi jam kerja, dan diperjualbelikan antarmajikan," kata Wapres .
Baca Juga: Diduga Hendak Bunuh Diri, Aksi Nekad Pelajar Ini Berhasil Digagalkan
Pekerja migran tanpa dokumen resmi tidak bisa mendapat perlindungan dari pemerintah ataupun penyedia kerja, serta rentan akan penipuan dan eksploitasi oleh penyalur.
Oleh karena itu ia menekankan pentingnya para pekerja migran Indonesia menempuh jalur resmi yang sesuai peraturan dalam keberangkatan ke luar negeri, guna mencegah risiko TPPO yang bertentangan dengan hak asasi manusia.
Pada kesempatan itu Wapres menyampaikan sejak tahun 2007 hingga Desember 2023, jumlah pekerja migran Indonesia tercatat sekitar 4,8 juta orang.
Baca Juga: Lirik Lagu Cinta Sejati BCL Kembali Populer Dinyanyikan Siswa SMK 1 Pancasila Ambulu
Para pekerja migran ini tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan daya ungkit ekonomi daerah asal, tetapi juga terhadap penerimaan negara.
Di tahun 2022, devisa melalui remitansi mencapai Rp139 triliun, atau yang terbesar kedua setelah sektor migas. Selain menjadi pahlawan devisa, pekerja migran juga merupakan duta-duta negara yang turut mempromosikan berbagai hal positif tentang Indonesia, baik adat, dan budaya, serta potensi kuliner dan pariwisata.
Wapres menegaskan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai kewajiban untuk menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten, baik teknis maupun bahasa, sehingga mereka dapat merebut peluang kerja di luar negeri.
Baca Juga: Puluhan UMKM Korban Covid Datangi DPRD DIY karena Kredit Macet, Bank Diminta Tak Intimidasi
Penyiapan kompetensi ini penting untuk mewujudkan pekerja migran yang berdaya, serta memerdekakan para PMI dari belenggu sindikat penempatan ilegal dan TPPO, sehingga dapat hidup lebih sejahtera.
"Hal ini saya kira sangat relevan dengan tema yang diangkat Indonesia dalam peringatan Hari Pekerja Migran Internasional tahun 2023, yaitu merdeka, berdaya, dan sejahtera,” terangnya.