SEMARANG, KRJOGJA.com - Anggota Komisi X DPR RI, Yayuk Basuki (YB) menegaskan saatnya pemerintah bersama DPR memrioritaskan revisi UU Nomor 3 Tahun 2005, akibat banyak ketimpangan. Diantaranya tumpang tindih organisasi keolahragaan, pembinaan yang lemah di pusat hingga daerah, serta belum ada jaminan kesejahteraan dan masa depan bagi atlet.
“Kini dijumpai banyak atlet yang frustasi dan mantan atlet yang tidak memiliki masa depan baik. Padahal ketika masih memuncaki prestasi mereka telah mengorbankan segalanya untuk membela negara,†tegasnya, dalam diskusi olahraga, di Semarang, Sabtu (13/4/2019).
Diskusi juga menampilkan Ketua PWI Jateng Amir Machmud, yang dikenal sosok wartawan olahraga senior, dimoderatori Isdiyanto, Kepala Biro Kedaulatan Rakyat, Semarang.
YB menilai, penghargaan terhadap atlet di Indonesia masih rendah. Dia sependapat dengan Amir Machmud NS yang membandingkan kesejahteraan atlet Indonesia dengan sejumlah negara. Misalnya Korea, dasarnya setiap emas dihargai 350 dolar US per bulan dan seumur hidup.
Dari aspek pembinaan, juga masih tumpang tindih dengan munculnya dua organisasi yakni KONI dan KOI. YB minta agar organisasi ganda tersebut segera disatukan lewat revisi UU SKN.
Menurutnya, keberadaan UU SKN, masih belum bisa menjawab permasalahan olahraga di Tanah Air, kata Yayuk, karena kurangnya koordinasi antar-lembaga serta buruknya pengawasan, lantaran pemerintah berperan sebagai regulator, eksekutor, sekaligus pengawas.
Mantan petenis top Indonesia era 80-90an ini menambahkan, masa depan prestasi olahraga nasional masih belum bisa menemukan arah yang jelas. “Momentum kebangkitan olahraga terkesan hanya sebatas dijadikan seremonial semata,†tukas Yayuk.
