YOGYA, KRJOGJA.com - Hingga saat ini Pemda DIY belum melirik kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau karantinan wilayah guna menekan persebaran pandemi Covid-19 di Yogyakarta.
Muncul kekhawatiran akan dampak ekonomi yang ditimbulkan bila dilakukan kebijakan tersebut. Padahal ada atau tidaknya kebijakan, tetap berpengaruh pada sektor ekonomi. Justru kebijakan tersebut dapat menekan angka persebaran Covid-19.
Kian hari jumlah kasus positif Covid-19 di Yogyakarta makin meningkat sejak awal diumumkan kasus pertama oleh Pemda DIY pada (15/3/2020). Saat ini kasus positif sebanyak 64 orang, dengan jumlah ODP sebanyak 3.654 orang, dan PDP sebanyak 616 orang. Pasien positif meninggal dunia 7 orang dan jumlah meninggal dunia masih dalam uji laboratorium sebanyak 13 orang.
"Jika strateginya adalah tidak mengambil keputusan, maka krisis ini akan terus berlanjut dan ketidakpastian terhadap ekonomi semakin tinggi," tandas Ekonom UGM, Gumilang Aryo Sahadewo, MA, Ph.D kepada Merapi, Jumat (17/4/2020).
Dikatakan Gumilang, saat ini aktifitas ekonomi di Yogyakarta sudah dirasakan menurun. Bila kebijakan intervensi pada kebijakan PSBB dapat segera dilaksanakan dan sukses menurunkan dan menghilangkan pandemi, Pemda DIY bisa kemudian fokus memikirkan untuk restart sektor ekonomi.
"Jika PSBB atau karantina yang intensif bisa menyelesaikan pandemi, ekonomi mulai dipulihkan, maka akan lebih baik untuk perekonomian DIY," imbuhnya.
Lagipula, lanjut Gumilang tidak ada ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir dan ekonomi bisa dimulai kembali. Sehingga opsi terbaik saat ini adalah kebijakan PSBB guna menurunkan persebaran Covid-19.
"Jadi PSBB yang intensif adalah solusi terbaik saat ini," tegasnya.
Gumilang dan rekannya melakukan survey terhadap ekonom di Indonesia guna mengetahui pendapat mereka terkait kebijakan PSBB terhadap dampak ekonomi. Dalam hal ini, ekonom dianggap dapat melakukan proyeksi dampak penerapan intervensi kebijakan terhadap ekonomi di Indonesia.
"Hasilnya menunjukkan bahwa mengabaikan kebijakan karantina wilayah dan pergerakan manusia dalam situasi pandemi yang penyebarannya tinggi, akan mebawa kerusakan ekonomi yang lebih besar," jelasnya.
Sebagian besar ekonom berpendapat bahwa jaring perlindungan sosial perlu diterapkan jika pemerintah menerapkan PSBB atau karantina wilayah. Ekonom juga berpendapat bahwa kebijakan untuk sektor kesehatan juga penting.