Esti pun meminta kejelasan dari Kementerian Pendidikan terkait alasan di balik pemangkasan anggaran yang ekstrem ini. Ia menilai tidak ada justifikasi kuat, baik dari sisi efisiensi maupun pergeseran program, yang bisa membenarkan penghilangan dana sebesar itu untuk sektor fisik pendidikan. “Kalau ini dibiarkan, berarti negara abai pada daerah-daerah yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Lebih jauh, Esti menekankan bahwa pemerataan pendidikan bukan sekadar slogan, melainkan amanat konstitusi yang harus diwujudkan lewat kebijakan nyata. Ia mendorong adanya evaluasi total terhadap distribusi anggaran pendidikan, terutama untuk menjamin pembangunan infrastruktur dasar seperti ruang kelas, laboratorium, dan sarana pendukung lainnya di wilayah 3T.
“Pendidikan di daerah 3T tidak boleh sekadar menjadi wacana. Harus ada langkah konkret, bukan hanya janji yang tak kunjung terealisasi. Jangan sampai program-program strategis ini ‘masuk angin’—kelihatan di atas kertas, tapi tidak berdampak di lapangan,” tutup Esti. (*)