Krjogja.com - JAKARTA - Seluruh Sekolah Rakyat yang operasionalnya dibiayai sepenuhnya oleh APBN berkomitmen menjadi sekolah adiwiyata untuk mendukung lingkungan pendidikan yang tahan bencana dan perubahan iklim.
Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq , dalam pemberian penghargaan Adiwiyata 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Baca Juga: PWI DIY dan GKR Mangkubumi Bersepakat Mendorong Jurnalisme Berkeadaban di Tengah Arus Digital
"Sekolah Rakyat yang kini sudah dibangun di berbagai wilayah itu wajib menjadi sekolah adiwiyata. Lanskap alam kita sudah tidak mampu lagi menghadapi tantangan iklim di Indonesia dan setiap tahun hampir selalu ada kenaikan air laut. Simbol ini harus melambangkan sekolah-sekolah agar lebih peduli terhadap lingkungan," katanya .
Hanif juga menyoroti kurangnya persentase sekolah yang berkomitmen menjadi sekolah adiwiyata. Dari sekitar 450 ribu sekolah di tingkat menengah, baik itu SD-SMA maupun madrasah, hanya 3.500 yang menjadi sekolah adiwiyata.
"Oleh karena itu, hari ini kami memberikan penghargaan dalam rangka membangun lingkungan sekolah yang berbasis pada ketahanan. Jumlah sekolah kita di tingkat menengah hampir 450 ribu, tetapi yang adiwiyata sampai hari ini baru sekitar 3.500, Jadi masih cukup banyak yang harus kita capai, oleh karena itu kita perlu kolaborasi dengan banyak pihak karena penting untuk membangun kesadaran lingkungan kepada siswa-siswa kita," ujar dia.
Baca Juga: Warga Bersyukur, DPRD Wujudkan Aspirasi
Menurutnya, bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat cukup menjadi pengingat penting bahwa alam di Indonesia sudah tidak terlalu kuat saat harus berhadapan dengan perubahan iklim.
"Dengan meningkatnya jumlah curah hujan, kemudian kemarau yang cukup sangat panjang, serta meningkatnya permukaan air laut, ini cukup berbahaya untuk Indonesia yang merupakan daerah kepulauan dan kebetulan berada di garis khatulistiwa yang sangat rawan terjadi bencana hidrometeorologi. Untuk itu, menanamkan kesadaran lingkungan sebagai salah satu unsur utama dalam membangun bangsa ini tidak bisa dihindarkan lagi," paparnya.
Hanif juga menekankan pentingnya seluruh pihak mengembalikan lingkungan sebagai panglima dari pembangunan bangsa, mengingat bencana alam yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang perlu menjadi bahan koreksi dan evaluasi penting. Apabila Indonesia tidak cepat melakukan upaya pemulihan, maka kekayaan alam tanah air akan semakin habis dan rusak.
"Maka dari itu, yang ada saat ini harus kita jaga, kemudian langkah-langkah restorasi dan pemulihannya harus kita bangun secara bertahap, tidak bisa sim salabim instan, tetapi dengan kerja keras kita semua, Insyaallah kita bisa beradaptasi dengan perubahan iklim yang mungkin dalam waktu dekat segera bisa tertangani," tuturnya.(ati)