UMKM Kuat Indonesia Maju

Photo Author
- Rabu, 11 Oktober 2023 | 08:07 WIB
Dr. Rudy Badrudin, M.Si. Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta.
Dr. Rudy Badrudin, M.Si. Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta.


KRjogja.com - TEMA HUT RI ke-78 tahun 2023 adalah Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Tema tersebut juga menjadi Tema Pidato Presiden di hadapan Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023. Tema ini bermaksud untuk melanjutkan perubahan yang telah dilakukan guna mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju yang semakin diperhitungkan di kancah global. Salah satu topik yang menarik dalam Lampiran Pidato Presiden RI tersebut adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas melalui UMKM yang mengacu kepada tujuh agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Baca Juga: PLN Cepat Benahi Jaringan Listrik Terdampak Kebakaran TPA Jatibarang

Capaian Utama Pembangunan
Upaya peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM menunjukkan capaian yang positif. Capaian tersebut tecermin dari peningkatan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan, yaitu dari sebesar 21,02 persen di tahun 2021 menjadi sebesar 20,80 persen di tahun 2022, dan mencapai sebesar 20,88 persen pada April 2023. Di sisi lain, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha, termasuk juga pembiayaan bagi kelompok usaha (melalui KUR Klaster), juga meningkat menjadi sebesar Rp365,5 triliun di tahun 2022, atau meningkat 29,52 persen dari tahun 2021.

Hingga 30 Juni 2023 penyaluran KUR sudah mencapai Rp105,47 triliun dan sudah diberikan bagi 1,91 juta debitur. Sementara itu, proporsi penyaluran KUR khusus pada sektor produksi juga meningkat dari sebesar 55,20 persen di tahun 2021 menjadi sebesar 56,43 persen di tahun 2022, Tahun 2023 dan hingga 30 Juni 2023, penyaluran KUR sektor produksi telah mencapai 55,60 persen.

Baca Juga: Jadi Tokoh Inspiratif Dunia, Biografi Jokowi Tulisan Dirut PLN Terbit di Korea

Arah Kebijakan dan Strategi
Secara umum, aktivitas usaha UMKM masih terkendala pascapandemi COVID-19. Secara spesifik, kendala pengembangan UMKM antara lain penguatan kelembagaan dan ekosistem dalam mendukung usaha UMKM berorientasi bisnis serta keterbatasan skema pembiayaan bagi UMKM. Arah kebijakan dan strategi Bank Indonesia dalam mendorong UMKM menjadi lebih kuat berupa pelaksanaan program pengembangan UMKM melalui tiga pilar kebijakan, yaitu korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan.

Pilar pertama, korporatisasi UMKM dilakukan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dengan membentuk kelompok atau badan usaha, termasuk melalui integrasi rangkaian nilai bisnis, untuk mencapai skala ekonomi dalam memperluas akses pasar dan pembiayaan. Pilar kedua, kapasitas UMKM dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas UMKM melalui inovasi dan digitalisasi proses bisnis sehingga mendukung perbaikan daya saing UMKM. Pilar ketiga, pembiayaan UMKM dilakukan melalui upaya fasilitasi akses pembiayaan UMKM sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas usaha UMKM.

Baca Juga: Bantu Palestina, Hacker Hacktivist Lumpuhkan Situs-Situs Israel

Kebijakan penguatan UMKM pascapandemi difokuskan pada penguatan ketahanan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan berkualitas. Untuk itu dilakukan peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro dan kecil (UMK) dengan usaha menengah dan besar (UMB) melalui pelaksanaan Major Project (MP) Pengelolaan Terpadu UMKM. MP Pengelolaan Terpadu UMKM menitikberatkan pada kemitraan usaha dengan melibatkan seluruh aktor dalam rantai nilai suatu produk/komoditi dengan pendekatan keperantaraan pasar untuk menciptakan pengaruh yang positif pada pengembangan ekonomi lokal.

Kebijakan peningkatan pendalaman sektor keuangan dipercepat untuk mendukung penguatan ketahanan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan berkualitas. Untuk itu dilakukan penyediaan pendanaan yang dibutuhkan melalui peningkatan penyaluran kredit dan skema kredit atau pembiayaan kepada sektor riil atau sektor produktif, termasuk pada UMKM. Penyaluran dan skema kredit untuk UMKM penting bagi peningkatan inklusi ekonomi dan keuangan yang berbasis digital. Layanan digital dirasakan menjadi solusi bagi berbagai hambatan UMKM seperti pembayaran digital, e-commerce, pinjaman online, dan lain-lain. (Dr. Rudy Badrudin, M.Si., Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta, Pengurus ISEI Yogyakarta, dan Peneliti Senior PT. Sinergi Visi Utama)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Danar W

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Menteri Agama Luncurkan Dana Paramita bagi ASN Buddha

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:21 WIB

Lagi, Kilang Pertamina Luncurkan Produk Setara Euro 5

Minggu, 21 Desember 2025 | 15:00 WIB

Unpad Bandung Juara I UII Siaga Award 2025

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:30 WIB
X