Krjogja.com - YOGYA - Plengkung Gading atau Plengkung Nirbaya ditutup total mulai Sabtu (15/2/2025) hari ini. Penutupan ini berdasarkan penilaian terhadap situasi Plengkung Nirbaya pasca penerapan Sistem Satu Arah (SSA) yang menunjukkan perlu adanya upaya konservasi menyeluruh penyelamatan Plengkung Nirbaya.
Dari hasil penilaian ditemukan bahwa kondisi Plengkung Nirbaya ternyata jauh lebih mengkhawatirkan daripada sebelumnya. Pembatasan akses kendaraan di tahap uji coba dirasa tidak cukup efektif untuk memberikan ruang bagi upaya penanganan plengkung yang komprehensif.
Penutupan ini dilakukan sebagai bentuk upaya konservasi penyelamatan struktur Plengkung Nirbaya. Selain itu, kondisi ini mulai berpotensi mengancam keselamatan pengendara yang melewati plengkung.
Baca Juga: BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem di DIY 15 Maret, Ini Daerah yang Berisiko!
"Tidak hanya sebagai upaya mitigasi terhadap penyelamatan Plengkung Nirbaya saja, namun juga mitigasi terhadap keselamatan manusia dan kendaraan yang sangat mungkin terdampak dari kerentanan Plengkung Nirbaya tersebut. Sehingga perlu dilakukan antisipasi terhadap potensi kejadian yang tidak diinginkan," ungkap Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Lakshmi Pratiwi dalam siaran tertulis, Sabtu (15/3/2025).
Penutupan akses yang terkesan mendadak ini dilakukan melihat indikasi dampak yang muncul akibat tekanan usia struktur, pembangunan dan lingkungan. Terlebih setelah dilakukan pemantauan dan penanganan benteng sejak tahun 2015 sampai sekarang, ditemukan bahwa akumulasi dampak yang muncul lebih parah daripada yang diperkirakan.
"Dalam menangani Plengkung Nirbaya ini ternyata masih diperlukan kebijakan penanganan komprehensif untuk memitigasi dampak tekanan-tekanan yang membebani bangunan,” jelas Dian.
Baca Juga: Daihatsu Hadirkan Program DAIFIT Sambut Lebaran
Penutupan Plengkung Nirbaya secara penuh ini merupakan salah satu bentuk komponen yang mendukung proses penanganan penyelamatan secara total. Guna menyelamatkan Plengkung Nirbaya, perlu adanya ruang dan waktu yang lebih maksimal untuk memetakan dan mendokumentasikan semua kerentanan, serta potensi-potensi kerusakan yang terdampak terhadap manusia dan lingkungan.
Diperlukan ruang bebas hambatan dari pemanfaatan atau bentuk apapun aktivitas yang berlangsung di dalam bangunan tersebut. Hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian dampak yang berpotensi merugikan nilai penting dan fisik bangunan sehingga bisa ditentukan tindakan mitigasinya.
"Untuk keperluan memberikan ruang dan waktu yang maksimal untuk pemetaan terhadap kerentanan beserta potensi-potensi kerusakan lainnya maka disarankan untuk segera mungkin mengambil kebijakan penutupan akses masuk dan keluar dari sisi utara maupun selatan dari bangunan ini," lanjut Dian.
Baca Juga: Perdana di Indonesia, RS Sardjito Kirim Plasma untuk Jadi Produk Obat Derivat Plasma
Terdokumentasi, dari beberapa kajian dan riwayat penanganan konservasi bangunan masih bersifat parsial. Hal ini karena keterbatasan situasi kondisi bangunan tersebut sebagai bangunan cagar budaya. Seperti diketahui untuk menangani bangunan cagar budaya, memiliki aturan-aturan tertentu yang tidak bisa diabaikan begitu saja untuk menjaga orisinalitas bangunan.
Potensi kerusakan yang terdokumentasi adalah penurunan bangunan sampai 10 cm. Meskipun sudah ditangani, namun belum mampu secara maksimal menghentikan laju penurunan di masa berikutnya.
Selain itu muncul keretakan vertikal dan horizontal di sepanjang dinding dan sambungan struktur dan bagian lantai. Pun, terdapat potensi pengeroposan di dalam struktur bangunan akibat sistem jaringan drainase hujan yang dimiliki bangunan belum mampu berfungsi secara maksimal.
