KARANGANYAR (KR) — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Karanganyar, Ilyas Akbar Almadani, menegaskan komitmen partainya untuk terus meneladani nilai-nilai pembangunan yang diwariskan Presiden ke-2 RI, Soeharto. Hal itu disampaikannya menyusul penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional oleh pemerintah.
Ilyas Akbar, yang kembali memimpin Golkar Karanganyar lima tahun ke depan, menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk pengakuan negara atas fakta sejarah.
“Kita bersyukur atas gelar ini. Mau tidak mau, negara mengakui fakta bahwa Pak Harto sebagai pahlawan. Beliau pernah berjasa. Prosesnya panjang, digodok berkali-kali bahkan puluh-puluh tahun,” ujarnya usai ziarah makam. Soeharto di Astana Guribangun (AGB) Matesih, Rabu (19/11).
Baca Juga: Jembatan Kabanaran Diresmikan Presiden Prabowo, Jadi Fondasi Pemerataan Ekonomi Bantul–Kulonprogo
Ziarah makam dilaksanakan keluarga besar Golkar Karanganyar yang sebagian menjabat anggota DPRD hingga kader tingkat desa.
Ilyas menegaskan Golkar akan mengambil nilai-nilai positif dari kepemimpinan Soeharto, terutama konsep Trilogi Pembangunan yang menekankan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional.
“Gimana caranya Karanganyar pembangunannya tambah maju, stabilitas politiknya bagus, pertumbuhan ekonominya bisa meningkat terus. Itu yang harus kita kerjakan ke depan,” tegasnya.
Menurutnya, fokus utama Golkar Karanganyar adalah memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.“Terutama angka kemiskinan bisa turun, angka pengangguran juga turun. Itu yang harus kita kerjakan ke depan Partai Golkar,” jelas Ilyas.
Dalam pandangan pribadinya, Soeharto dikenal sebagai sosok pemimpin yang sabar dan sangat “Jawa”.“Pak Harto itu sosok yang sabar, hatinya lapang, jembar. Beliau penyayang terhadap alam dan generasi penerus,” ungkapnya.
Ia juga menyebut Soeharto sebagai pemimpin yang stabil dalam sikap dan emosinya. “Bahkan sulit menerka beliau sedang marah atau senang. Sabar beliau itu luar biasa,” tambahnya.
Baca Juga: Perkuat Adopsi Digital UMKM, WhatsApp adakan Pelatihan di Tiga Kota yang dimulai dari Yogyakarta
Menanggapi masih adanya penolakan terhadap gelar pahlawan tersebut, Ilyas menilai hal itu bagian dari dinamika demokrasi.
“Kalau kontra itu wajar. Tidak mungkin sebuah kebijakan negara bisa memuaskan semua pihak,” ujarnya.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa keputusan negara berdasarkan proses panjang harus dihargai.
“Yang kontra sah-sah saja berpendapat, tapi jangan mengabaikan fakta yang ada,” pungkasnya. (Lim)
