Krjogja.com – BANYUMAS- Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul memastikan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan segera digunakan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah ini diambil agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengentaskan kemiskinan.
"Kami harus memastikan bahwa intervensi pemerintah benar-benar sampai ke yang berhak. Oleh karena itu, kita perlu data terbaru yang tunggal, sehingga program pengentasan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," ujar Gus Ipul usai menghadiri Dialog Pilar-Pilar Sosial Kabupaten Banyumas di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Jawa Tengah, Sabtu (1/2/2025).
Ia menargetkan DTSEN dapat mulai digunakan pada 2025, bahkan jika memungkinkan, diterapkan lebih awal pada triwulan pertama tahun ini. Namun, ia juga mengingatkan bahwa validasi data akan terus dilakukan agar bantuan tidak salah sasaran.
Baca Juga: Patung Bebek Buatan Klaten dan Solo ini Terbang ke Jerman
"Jika ada yang tidak lagi menerima bantuan, harap bersabar. Kita akan melakukan asesmen ulang, melihat kembali datanya, dan melakukan konsolidasi agar distribusi bantuan semakin akurat," tegasnya.
Menurutnya, bagi keluarga miskin yang belum terdaftar dalam DTSEN, pemerintah memberikan dua jalur pendaftaran, yakni Jalur resmi melalui RT/RW, desa/kelurahan, hingga pemerintah daerah.
Kemudian jalur digital melalui aplikasi Cek Bansos, yang memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi dan mengoreksi data penerima.
Baca Juga: CIMB Niaga Dukung Perdagangan Perdana Unit Karbon Indonesia
Gus Ipul, menambahkan sistem baru ini juga akan meningkatkan transparansi, karena masyarakat bisa mengusulkan atau melaporkan jika ada penerima yang tidak memenuhi kriteria.Dalam kesempatan yang sama, Mensos menekankan bahwa pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) kini ditargetkan untuk melakukan graduasi minimal 10 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) per tahun.
"Sebelumnya, graduasi KPM berjalan alami tanpa target yang jelas. Sekarang, setiap rupiah yang dikeluarkan harus terukur, baik dari segi outcome, output, manfaat, hingga dampaknya," jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pendamping sosial harus bekerja lebih sinergis dengan pemerintah daerah. Sebab, selama ini masih terdapat ego sektoral yang menghambat efektivitas program sosial.
Baca Juga: Guru MTsN 3 Bantul Raih 2 Juara Puncak Festival Literasi Nasional
"Dulu, masing-masing kementerian bekerja sendiri-sendiri. Sekarang, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kita harus bergerak bersama," katanya.(Dri)