SEMARANG,KRJOGJA.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengedepankan pendekatan pendidikan masyarakat sebagai satu di antara tiga strategi dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Pendekatan ini dipandang penting dalam mewujudkan tujuan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Pendidikan Anti Korupsi (PAK).
Hal itu disampaikan Ketua KPK RI Komjen Drs Firli Bahuri MSi saat memaparkan materi dalam webinar yang diselenggarakan Ikatan Alumni (IKA) Jurusan Bimbingan Konseling (BK) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Semarang (Unnes) secara virtual di aplikasi Zoom dan Youtube, Sabtu (16/1/2021).
Pada kegiatan bertema ''Peran Guru BK dalam Pendidikan Anti Korupsi'' ini Firli juga menegaskan pendekatan pendidikan masyarakat oleh KPK menyasar tiga area atau klaster.
''Setidaknya di dalam pendidikan masyarakat ada tiga area yang kami sasar. Pertama di jejaring pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hinga Perguruan Tinggi. Sehingga pada hari ini salah satu kegiatan kami, pemberantasan korupsi melalui pendidikan masyarakat,'' ujar Firli.
Menurutnya KPK mencatat setidaknya 1.952 peserta mengikuti webinar dan ini merupakan agen penyuluhan antikorupsi dan agen pembangun integritas.
Lalu untuk area kedua, Firli menyebut klaster penyelenggara negara, calon penyelenggara negara, para politisi, dan partai politik (parpol). ''Kami masuk di lini politik, parpol kami ajak berbicara bagaimana kita bisa membangun politik berintegritas. Terdekat dalam Pilkada di 270 daerah kemaren itu, kami ketengahkan program mewujudkan pilkada berintegritas,'' ungkap Firli.
Kemudian area ketiga, Firli menyebutkan klaster badan usaha. Hal itu baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun badan usaha swasta. Firli memandang dari sana salah satu penyebab terjadinya korupsi.
''Kami bangun good corporate governance. Kami juga bangun unit pengendalian gratifikasi dan kami bangun ISO 37001 yaitu sistem manajemen anti penyuapan. Kami lakukan semua ini sebagai upaya yang dilakukan KPK untuk pemberantasan korupsi. Bukan hanya OTT (Operasi Tangkap Tangan), kami juga masuk dalam pendidikan,'' papar Firli.
Lebih lanjut Firli menjelaskan KPK melakukan ini karena memandang melalui pendidikan diharapkan ada pemahaman bahaya korupsi. Dengan begitu, orang tidak ingin melakukan korupsi alias ada kesadaran mencintai negeri.
''Sehingga orang tidak melibatkan diri pada korupsi. Paling penting seperti kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Selain itu, seperti diketahui pendidikan adalah salah satu pilar terpenting dalam pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia),'' tandas Firli.
Selain Firli yang juga mantan Wakapolda Jateng itu, hadir sebagai narasumber Prof Dr Fathur Rokhman Mhum (Rektor Unnes) menyampaikan materi bertema ''Nilai dan Karakter Konservasi dalam Pendidikan Anti Korupsiâ€. Menurut Prof Fathur pendidikan anti korupsi merupakan satu kesatuan dengan pendidikan karakter yang meliputi akhlaq budi perketi bagi generasi muda.
Tampil pula sebagai nara sumber Widyaiswara Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Penjas dan BK Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Arif Taufiq Dani Abdillah SPd MPd dengan paparan “Generasi Milenial Bermental Antikorupsi : Sebuah Investasi Besar dari Guru BK''.
