SEMARANG, KRJOGJA.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah Dr KH Ahmad Darodji MSi menanggapi rencana kegiatan akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang akan menggelar reuni pada Senin (2/12/2019) mendatang di Jakarta, hendaknya murni untuk kegiatan ibadah, bukan pengerahan massa yang rawan ditumpangi kepentingan politik.Â
"Juga jangan pernah ada bendera-bendera yang dikibarkan selain bendera Merah Putih. Ini untuk menjaga ketentraman dan kedamaian. Jangan ada kepentingan politik dan kepentingan lainnya yang memanfaatkan pengerahan massa," papar Dr KH Ahmad Darodji MSi saat dimintai tanggapan wartawan di Semarang.
Ketua MUI Jateng menambahkan perlunya kesepakatan-kesepakatan hitam di atas putih antara penyelenggara dengan otoritas keamanan tentang apa saja kegiatan yang digelar agar jangan melenceng dari tujuan yang diketahui masyarakat yang mengikutinya.
Terkait dengan sejumlah potensi kerawanan yang bakal muncul, seperti adanya pihak yang menumpangi dengan agenda lain dan bakal menyebabkan masalah sosial seperti kemacetan lalu lintas, KH Ahmad Darodji justru meminta masyarakat bisa memikirkan untung dan ruginya.Â
"Kalau saya sih mendingan tidak usah ikut berangkat ke Jakarta. Pertimbangannya pertama menghindari kerawanan-kerawanan yang bisa terjadi, juga untuk menghemat beaya. Lebih baik beaya dialihkan untuk kebutuhan lain daripada untuk transportasi ke Jakarta. Sedang untuk menggelar pengajian bisa juga kita lakukan di sini. Sama saja kita berdoa di mana saja untuk negara. Di sini maupun Jakarta," papar Ketua MUI Jawa Tengah.
Sementara Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang M Yulianto menilai kegiatan PA 212 makin berkembang seiring dengan iklim demokrasi dan adanya kelonggaran yang diciptakan pemerintah. Mereka makin membesar sebagai hegemoni demokrasi yang mengusung simbol-simbol Islam.Â
"Selama mereka bisa mempertahankan suasana sejuk dan damai yang dibangun, tentu tidak akan menjadi persoalan. Namun bila sudah berubah menjadi dis-harmoni dengan banyaknya kepentingan yang masuk, maka dikhawatirkan akan berhadapan dengan masyarakat, bahkan negara," ujar M Yulianto.Â
