Soal Reuni Alumni 212, Ketua MUI: Sebaiknya Tidak ke Jakarta

Photo Author
- Jumat, 29 November 2019 | 16:01 WIB
Ketua MUI Jateng Dr KH Ahmad Darodji MSi. (Foto: Chandra AN)
Ketua MUI Jateng Dr KH Ahmad Darodji MSi. (Foto: Chandra AN)

Berkaitan dengan munculnya indikasi 'penyusup' yang memanfaatkan momentum Reuni Persaudaraan Alumni 212 yang rencana akan digelar Senin (2/12/2019) akan datang, M Yulianto menilai wajar sebagai bentuk warning. Oleh karenanya hal tersebut perlu diantisipasi.

Gus Iwan, tokoh muda Wakil Ketua I Laskar Merah Putih Jawa Tengah terpisah sependapat dengan KH Ahmad Darodji. Siapapun yang hendak ke Jakarta dalam kaitannya dengan kegiatan massa PA 212 harus mempertimbangkan lebih jauh efektifitasnya. 

"Saya ajak berpikir, pertama tentang biaya akomodasi dan transportasi, ketika kehadiran massa yang tak terbendung pasti akan mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan kesulitas kita untuk memanfaatkan sarana transportasi. Pada saat digelar hari Senin, sangat pasti akan mengganggu aktifitas masyarakat yang memanfaatkan jalan untuk jalur transportasi kerja. Jadi tujuan mulia kita yang semula untuk silaturahmi dan istighosah, otomatis bisa berpotensi mengganggu mereka bila massa tak terbendung. Saya kira hal yang mestinya manfaat bagi kita bisa saja jadi mudzarat karena mengganggu orang kebanyakan," kata Gus Iwan di tempat berbeda. 

Menurut Gus Iwan, warga Jawa Tengah tidak perlu ikut berbondong-bondong memadati Jakarta. Yang menjadi pertimbangan adalah dampak dari mobilisasi massa yang berpotensi menciptakan dis-harmoni sebagaimana yang jadi gambaran Pengamat Politik Undip M Yulianto.

"Apapun yang namanya dampak mobilisasi massa itu pasti terjadi kemacetan, pasti akan ada akses jalan yang biasa dilewati masyarakat ditutup. Ada pengalihan rute yang pasti berdampak pada lamanya perjalanan ke kantor maupun ke sekolah bagi masyarakat atau warga, ini yang dikhawatirkan menimbulkan dampak psikologis yang bisa memicu disharmoni," ungkap Gus Iwan Cahyono. 

Hal yang bisa berdampak merugikan negara dan masyarakat, menurut Gus Iwan antara lain membengkaknya beaya pengamanan. "Aksi massa secara tidak langsung melibatkan banyak personel pengamanan. Selama pengamanan tentu dibutuhkan transportasi dan akomodasi yang semuanya ditanggung negara. Bila sering terjadi aksi yang melibatkan massa banyak, sudah barang tentu negara akan terbebani anggaran pengamanan, sehingga anggaran yang mestinya bisa untuk hal lain, akhirnya tersedot habis untuk pengamanan aksi massa. Karena itu saya mengajak kepada masyarakat agar sadar dan paham kondisi demikian sehingga lebih bijak dalam mengambil keputusan," tambahnya. 

Dalam kaitan aksi massa tersebut, Gus Iwan bukan bermaksud mencegah atau melarang setiap orang mengikuti kegiatan istighosah atau pengajian apapun yang diselenggarakan, namun mengajak agar lebih bijaksana memikirkan dampak yang diakibatkan. (Cha)

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: danar

Tags

Rekomendasi

Terkini

Libur Nataru, PLN Siagakan 315 SPKLU di Jateng-DIY

Jumat, 19 Desember 2025 | 23:10 WIB

FEB Unimus Gelar Entrepreneurship Expo and Competition

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:30 WIB

HISPPI PNF Jawa Tengah Resmi Dikukuhkan

Jumat, 12 Desember 2025 | 16:10 WIB

Kasus HIV/AIDS di Salatiga 1.055 Kasus

Kamis, 11 Desember 2025 | 10:05 WIB
X