Krjogja.com - SEMARANG - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng akan bekerja sama mempercepat pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf.
"MUI akan berusaha mengajak semua kekuatan umat Islam di Jateng melakukan proses percepatan serifikasi tanah wakaf melalui Ormas Islam, kampus perguruan tinggi dan majelis taklim dan jamaah pengajian," kata Ketua Umum MUI Jateng Dr KH Ahmad Darodji MSi saat menerima silaturahmi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng Lampri A.Ptnh SH MH, Selasa (27/5).
Baca Juga: Idul Adha Jatuh pada Hari Jumat 6 Juni 2025
Silaturahmi berlangsung di Kantor Baznas Jateng Jalan Menteri Supeno Semarang. Kepala BPN didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Drs Muchamad Mastur SH MM, Kepala Bidang Hak dan Pendaftaran Wahyu Setyoko SSiT MH dan Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Defiandi Gustian ST MH.
Sedang Kiai Darodji didampingi Sekretaris MUI Jateng Agus Fathuddin Yusuf, Sekretaris Baznas Jateng Drs H Moh Ahyani MSi dan pimpinan Baznas Sholahuddin Aly.
Kepala Kantor Wilayah BPN Jateng Lampri A.Ptnh SH MH menjelaskan, pihaknya bersama Kementerian Agama telah melakukan sertifikasi 78.000 lebih bidang tanah wakaf di Jateng. "Di Jawa Tengah masih ada 34.000 bidang tanah wakaf yang belum tersertifikatkan," kata Lampri.
Baca Juga: 95 Persen Kartu Nusuk Untuk Jemaah Haji Indonesia Telah Terdistribusi
Untuk menyelesaikan percepatan sertifikasi tanah wakaf tersebut, BPN Jateng telah melakukan penandatangan kerja sama dengan PWNU Jateng, PCNU se-Jateng, PW Muhammadiyah, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jateng, Kementerian Agama dan lain-lain.
Kesadaran Wakaf
Ketua Umum MUI Jateng Dr KH Ahmad Darodji MSi mengakui kesadaran umat dalam sertifikasi tanah wakaf perlu ditingkatkan.
"Padalah beramal melalui wakaf pahalanya langgeng mengalir terus walaupun yang memberi wakaf sudah meninggal dunia. Karena itu literasi kesadaran umat melalui sertifikasi tanah wakaf perlu ditingkatkan," katanya.
Menurut Kiai Darodji banyak kasus tanah yang sudah diikrar wakaf tetapi karena tidak diproses sertifikat wakaf beberapa tahun kemudian menjadi sengketa karena ahli waris tidak mengetahui bahwa tanah itu telah diikrarkan wakaf.
"Banyak kejadian seperti itu. MUI akan mengajak semua stake holder dan pimpinan Ormas Islam untuk menyukseskan program Badan Pertanahan Nasional ini,’’ katanya.
Senada dengan Kiai Darodji, mantan Plt Kakanwil Kemenag Jateng Drs H Moh Ahyani MSi mengakui kesadaran umat dalam sertifikasi tanah wakaf perlu ditingkatkan.
