Krjogja.com - SEMARANG - Setelah DPR RI melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan karena mendapat desakan dari masyarakat, kini DPRD Jawa Tengah juga melakukan hal sama. Melalui rapat pimpinan DPRD Jawa Tengah pada Kamis (4/9), Dewan sepakat mengevaluasi tunjangan perumahan untuk anggota DPRD Jawa Tengah.
Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto kepada wartawan usai Rapat Pimpinan Dewan mengatakan, DPRD Jawa Tengah mendukung sepenuhnya arahan dan kebijakan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Baca Juga: KPP Mining Kenalkan Ratusan Petani Kopi Lokal Kawasan Tambang di Jogja Coffee Week 2025
DPRD juga sepakat dengan tuntutan dan harapan dari sejumlah elemen mahasiswa perihal evaluasi menyeluruh dari kinerja DPRD. Untuk itu DPRD siap bersinergi dengan rakyat mendorong serta mendukung upaya perbaikan.
Dalam rapat Pimpinan Dewan, DPRD melibatkan seluruh jajaran pimpinan fraksi dan komisi dalam membahas kinerja termasuk memantau kondisi di masing-masing daerah pemilihan. Perihal adanya kebijakan tunjangan perumahan, DPRD Jawa Tengah akan melakukan evaluasi, sekaligus menghapus program kunjungan kerja ke luar negeri.
Baca Juga: INTERSYSTEMS ASIS HEALTHCARE DUMMIT 2025, Indonesia Mercusuar Kesehatan Digital
Menurut Sumanto, kebijakan tunjangan perumahan memiliki dasar hukum. Payung hukum penetapan tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.
“PP tersebut juga dikuatkan dengan Perda Provinsi Jawa Tengah No 9/2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Selanjutnya peraturan tersebut, ditindaklanjuti dengan Pergub Jawa Tengah No 64/2017 tentang pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah No 9/2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Jawa Tengah,” tutur Sumanto. (Bdi)