KRjogja.com, SEMARANG — Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menyelenggarakan Halaqoh Pesantren bertema “Penguatan Kelembagaan Pendirian Direktorat Jenderal Pesantren” di Teater Rektorat UIN Walisongo, Rabu (26/11), diikuti 70 pengasuh pondok pesantren dari Kota Semarang dan sekitarnya.
Acara dibuka oleh Wakil Menteri Agama RI Dr. KH. Romo R. Muhammad Syafi’i, M.Hum., bersama Dirjen Pendidikan Islam Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag., Plh. Rektor UIN Walisongo Prof. Dr. Mukhsin Jamil, M.Ag., Kakanwil Kemenag Jawa Tengah Dr. H. Syaiful Mujab, M.A., dan Kasubid Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Qur’an H. Aziz Syaifudin, M.S.I.
Dalam sambutannya, Aziz Syaifudin menjelaskan bahwa Halaqoh ini digelar sebagai bentuk sosialisasi awal pendirian Direktorat Jenderal Pesantren kepada masyarakat pesantren.
“Pertumbuhan pesantren yang kini mencapai 42.300 lembaga adalah lonjakan luar biasa. Dengan jumlah sebesar itu, pesantren membutuhkan dukungan struktur kelembagaan khusus agar tata kelolanya lebih optimal,” ujarnya.
Plh. Rektor UIN Walisongo, Prof. Mukhsin Jamil, menyampaikan bahwa halaqoh ini menjadi momentum penting bagi dunia pesantren.
“Pesantren memiliki tiga peran strategis—pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Tantangan era digital menuntut pesantren lebih adaptif dan mandiri, karenanya penguatan kelembagaan menjadi urgensi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Agama RI Dr. KH. Romo R. Muhammad Syafi’i, M.Hum. dalam Keynote Speech menyampaikan sejumlah poin penting terkait pendirian Direktorat Jenderal Pesantren yang telah ditandatangani Presiden pada 22 Oktober 2025.
“Berbicara Indonesia itu berbicara pesantren. Dan berbicara pesantren itu berbicara Indonesia,” tegasnya membuka pernyataan.
Wamenag menilai bahwa keberadaan direktorat baru ini bukan sekadar sebuah kebijakan, melainkan kebutuhan strategis dunia pesantren. Ini bukan perjuangan istimewa, tetapi hak pesantren. Lebih dari 10 juta santri membutuhkan struktur yang kuat agar fungsi pesantren—pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat—tetap berjalan optimal,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti bahwa selama ini pesantren dianggap sebagai “anak tiri” dalam hal alokasi anggaran. “Ini bukan soal dianaktirikan, tetapi soal struktur. Karena itu kita perbaiki strukturnya dengan menghadirkan Direktorat Jenderal Pesantren,” ujar Wamenag.
Romo Syafi’i menambahkan bahwa peningkatan anggaran akan menjadi salah satu dampak besar pendirian Dirjen Pesantren.
“Setelah Dirjen Pesantren berdiri, rancangan anggaran meningkat sepuluh kali lipat, mencapai 13 triliun rupiah. Harapannya, pelayanan terhadap pesantren bisa lebih baik dan lebih cepat.
“Kemandirian pesantren itu harga mati. Tugas kami hanya memastikan negara hadir memberikan layanan, tanpa ikut mengatur dapur pesantren,” tuturnya.
Wamen Syafi’i juga menyoroti perkembangan santri dalam bidang vokasi dan teknologi.
“Santri kita sudah ikut kompetisi robotik, drone, dan riset sains. Ini bukti pesantren mampu melahirkan generasi yang menguasai agama sekaligus ilmu pengetahuan,” ujarnya.