Selain mencegah penyalahgunaan identitas, sistem IMEI ini juga membantu menekan peredaran ponsel ilegal, melindungi konsumen, serta memastikan perangkat dibeli bergaransi resmi.
Wayan menjelaskan, wacana ini belum final dan masih dalam tahap pengumpulan masukan dari masyarakat, belum dibahas di level pimpinan.
“Direktur kami menyampaikan hal ini dalam forum diskusi akademik di ITB, tujuannya untuk mendengar masukan dari para akademisi, praktisi, dan masyarakat sebelum ada keputusan lebih lanjut,” jelas Wayan.
Baca Juga: Warga Sriharjo Geger, Seorang Pelajar Ditemukan Gantung Diri
Melalui klarifikasi ini, Kemkomdigi menegaskan kembali bahwa wacana kebijakan blokir IMEI bersifat sukarela dan dirancang untuk memperkuat perlindungan konsumen digital, bukan menambah aturan birokratis memberatkan masyarakat.(*)
