YOGYA, KRJOGJA.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengunjungi Terminal Giwangan, Minggu (29/5/2022) pagi untuk melihat langsung rencana pengembangan terminal tersebut. Menhub sempat berkeliling dengan jalan kaki dan berbincang dengan beberapa pedagang yang berada di kios terminal Giwangan.
Menhub sempat berbincang dengan salah satu pedagang dan mendapatkan fakta bahwa pedagang tersebut harus mengeluarkan sewa Rp 7,5 juta dalam setahun. Pedagang itu membayar kepada penyewa kios sebelumnya yang kini tidak lagi berjualan, bukan langsung kepada pengelola resmi di bawah Pemerintah Kota Yogyakarta.
Kepada wartawan usai peninjauan, Budi Karya mengatakan situasi yang ditemui di lapangan terkait pengelolaan kios harus segera diurai dengan tegas. Apalagi nantinya pengembangan akan dilakukan untuk memaksimalkan layanan baik itu angkutan umum dalam dan antar kota maupun bus pariwisata.
“Ada ide baik pemkot memisahkan jalur pariwisata dan AKAP (Antar Kota Antar Provinsi). Ini konsep baik tentunya. Melihat besaran yang ada, kita siapkan anggaran Rp 30 miliar. Tapi kalau kita bangun di sini ada jangan sampai ada duplikasi untuk anggaran, karena Pak Presiden (Jokowi) selalu mengingatkan agar anggaran bisa bermanfaat untuk masyarakat,†ungkap Budi Karya.
Terkait para pedagang yang ternyata adalah penyewa kios pihak ketiga (dari penyewa sebelumnya), Menhub meminta segera ada langkah tegas dari Pemkot Yogyakarta untuk menuntaskan hal tersebut. Apalagi dari desain yang diberikan nantinya ada ruang-ruang usaha yang ada di terminal Giwangan.
“Pedagang di sini, mereka yang mendapat hak menggunakan merekalah yang menggunakan bukan disewakan lagi. Ini tidak mudah tapi dibutuhkan ketegasan agar masyarakat yang berjualan di sini tak perlu membayar ke orang lain. Kami melihat cukup dengan renovasi, karena bangunannya sudah megah. Kalau seperti ini mungkin orang kurang minat, kita buat indah agar orang lebih tertarik. Kami siap berkolaborasi agar terminal Giwangan punya fungsi pariwisata yang kuat,†tandas Menhub.
Kepala BPTD Wilayah X Terminal Giwangan, Bekti Zunanta mengungkap di seluruh kawasan terminal terdapat 680 kios, di mana 170-an tercatat masih aktif digunakan saat ini. Bekti tak memungkiri adanya kios yang disewakan oleh penyewa sebelumnya, dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi.
“Untuk kios ini menjadi kewenangan Pemkot setelah diserahterimakan. Kami khusus untuk kendaraan yang melintas di terminal saja, keluar masuk. Kalau kios-kios ini dipakai untuk pusat oleh-oleh, agen tiket dan jajanan kering juga makan. Mungkin karena ekonomi kurang baik karena pandemi ini, akhirnya kiosnya disewakan ke orang lain. Ini yang mungkin terjadi, meski seharusnya tidak boleh karena harus sesuai nama, tidak boleh dipindahtangankan,†tandas Bekti.
Sementara, Pj Walikota Yogyakarta, Sumadi, mengatakan dalam satu minggu ke depan pihaknya akan berkoordinasi lebih intensif dengan Dirjen Perhubungan Darat dalam kaitan dengan rencana pembangunan di terminal Giwangan. Masukan-masukan diberikan oleh Menhub Budi Karya Sumadi akan dikomunikasikan untuk segera diimplementasikan.
“Dalam waktu tak kurang satu minggu kami akan komunikasi lebih lanjut dengan Dirjen Perhubungan Darat. Terkait untuk rehabilitasi dan perawatan akan dianggarkan pada tahun anggaran depan,†pungkasnya. (Fxh)
