YOGYA, KRJOGJA.com - Masyarakat diimbau selalu waspada terkait berbagai modus penipuan. Salah satu modus terbaru ialah dengan dalih pemberian bantuan ke pondok pesantren dengan mencatut nama Walikota Yogya Haryadi Suyuti.
Dalam aksinya, oknum tersebut mengirimkan pesan ke pengelola pondok pesantren dan mengaku sebagai walikota. Dalam pesannya, akan ada bantuan uang yang digulirkan ke pondok pesantren dengan nominal bervariasi. Akan tetapi, sebagian dari nilai bantuan diminta untuk ditransfer ke orang tertentu.
"Misal akan ada bantuan senilai Rp 15 juta, nah yang Rp 5 juta disuruh transfer dulu ke orang lain sambil menyebut nama ustadz," ungkap Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogya Tri Hastono, Rabu (23/9/2020).
Pihaknya saat ini masih menelusuri apakah ada pondok pesantren yang terpedaya dengan ulah oknum penipu. Meski demikian, upaya hukum juga tengah dikaji karena bisa meresahkan masyarakat. Dari penelusuran awal, terdapat dua pondok pesantren yang mendapat pesan serupa. Beruntung, pihak pengelola langsung melakukan kroscek sehingga bisa di antisipasi. Namun belum dipastikan apakah ada pengelola lain yang telah terpedaya.
Sementara Haryadi mengaku cukup kaget setelah mendapat laporan dari rekannya jika ada sejumlah pengelola pondok pesantren yang mendapat pesan tersebut. Saat itu dirinya pun langsung meminta agar tidak mudah percaya dan selalu mengedepankan verifikasi.
"Dalam situasi seperti ini, jangan mudah percaya terhadap siapa pun yang menjanjikan bantuan. Apalagi ada 'embel-embel' nya. Saya sudah minta agar ini ditelusuri, jangan sampai ada yang menjadi korban," tandasnya.
Menurut Haryadi, bantuan yang digulirkan pemerintah dan bersifat dana hibah wajib melalui prosedur. Diawali dengan pengajuan proposal, verifikasi serta pemberitahuan secara resmi. Bagi yang lolos sebagai penerima pun ada nota perjanjian sebelum disalurkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan.
Oleh karena itu, Haryadi mengajak masyarakat selalu melakukan klarifikasi dan tidak mudah percaya. Pemkot Yogya melalui aparatur di wilayah selalu terbuka terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. (Dhi)
