"Catatan kami masih ada 178 ribu warga yang mengurus surat keterangan tidak mampu karena tidak bisa tercover BPJS. Kita layani dengan bantuan Jamkesos,†ungkapnya.Â
Ketua Fraksi PKS DPRD DIY Agus Sumartono mengatakan masih lemahnya koordinasi antara Pemda DIY dengan BPJS Kesehatan. "Anggaran untuk warga yang belum tercover (di BPJS Kesehatan) harus tersedia di Pemda melalui program Jamkesos. Memang tidak terintegrasi namun demi kebaikan kita berusaha mempertahankan anggaran untuk Jamkesos," pungkasnya. (Fxh)
