YOGYA, KRJOGJA.com -Â Puguh WIndrawan selaku Kepala Departemen Politik HICON Law mengungkapkan ramainya adu argumen di media sosial menjelang tahun politik justru memunculkan fenomena berupa golput ideologis. Dalam golput ini, masyarakat tidak memilih karena tidak percaya pada sistem pemilu ataupun para pasangan calon yang menjadi peserta pemilu.
“Dalam kasus Pilpres, kedua pasangan calon dipandang banyak memiliki kelemahan. Fenomena golput ideologis ini sebagai isu semakin hari semakin menebal. Harus kita sikapi,†ungkap Puguh dalam Diskusi Media di Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jum’at (15/03).
Jika ditarik ke belakang, ketidakpercayaan pada sistem pemilu dan para pasangan calon tidak datang tiba-tiba. Keramaian di media sosial misalnya, berperan dalam menyebarkan kabar hoaks. Baik itu hoaks yang ditujukan untuk menjatuhkan pasang calon maupun kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara dalam sistem pemilu.
Hoaks kepada KPU ditambahkan Jamaludin Ghafur selaku Dosen UII, bisa ditilik dari isu seperti keterlibatan negara ataupun warga negara asing dalam pemilu. Sedangkan kepada pasangan calon, secara masif dimulai dari kontestasi 2014 tentang kasus Obor Rakyat.
“Dan itu jumlahnya masif. Hasil laboratorium Bigdata Analytics DPP UGM menunjukkan polarisasi yang semakin menajam, muncul isu semakin hari semakin menebal, muncullah akhirnya orang jengah dengan pemilu. Ingin golput,†ungkap Jamal.
Dari hasil riset yang menghimpun Big Data berupa konten media sosial, juga diketahui bahwa golput ideologis pada umumnya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Mereka umumnya berasal dari kalangan terdidik.
Untuk meredam fenomena ini dan menjadikan pemilihan umum sebagai sarana demokrasi yang lebih baik, Puguh menyuarakan agar elit politik bertanggung jawab. Dengan menghadirkan kontestasi ide yang lebih konstruktif dan tidak mempolarisasi.
