Pemugaran Tembok Buluwarti, Pemda DIY Segera Sosialisasi ke Warga

YOGYA, KRJOGJA.com - Pemda DIY akan segera melakukan sosialisasi kepada warga terdampak terkait rencana pemugaran pagar tembok Baluwarti atau Pojok Beteng (Jokteng) Kraton Yogyakarta sisi Timur Laut. Pihaknya tengah mengodog opsi-opsi yang akan ditawarkan kepada warga terdampak terlebih dahulu sebelum dilakukan sosialisasi.

Baca Juga: Tembok Pojok Beteng Baluwarti Segera Dibongkar

Sekda DIY Gatot Saptadi menegaskan rencana pemugaran Jokteng Kraton sisi Timur Laut tersebut merupakan bagian amanah dari Perdais khususnya dalam melestarikan nilai-nilai budaya. Munculnya kekhawatiran dari warga terdampak tersebut  merupakan konsekuensi dari dinamika sebuah pembangunan. Untuk itu, Pemda DIY akan memfasilitasi apa yang dinginkan warga terdampak agar tidak terjadi konflik sosial yang merugikan masyarakat.  

Baca Juga: Pojok Beteng Sisi Timur Laut Bakal Dipugar

Dari data sementara rencana pemugaran jokteng tersebut akan menggunakan 10 bidang yang masih didata berapa Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di dalamnya. Pembangunan ulang salah satu tembok Baluwarti yang sudah hancur tersebut akan menggunakan Dana Keistimewaan (Danais) 2019 untuk inventarisasi lahan dan penyusunan Detail Engineering Design (DED). Sedangkan  pembebasan lahan baru akan dilakukan pada 2020 mendatang.

"Pak Gubernur meminta agar sosasialisasi kepada warga terdampak dilakukan secepatnya dan sudah jelas memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lintas sektoral agar memfasilitasi warga terdampak bisa hidup seperti sediakala.  Artinya fasilitas bagi warga terdampak tidak berkurang, kita akan komunikasikan kepada mereka," tegas Gatot  dikantornya Kompleks Kepatihan, Rabu (13/2/2019).

Gatot menuturkan Pemda DIY tentunya akan menyiapkan sejumlah opsi tawaran-tawaran kepada warga terdampak. Sementara warga terdampak pemugaran juga mempunyai permintaan sehingga harus ada titik temu. Kedua belah pihak baik Pemda dan warga terdampak seharusnya sudah sadar dengan hak dan kewajibannya masing-masing. "Kita tidak ingin warga terdampak terlantar akibat pemugaran jokteng tersebut. Mereka tetap akan mendapatkan fasilitas sehingga secara psikologis warga terdampak tidak terganggu. Warga terdampak bisa mendapatkan tempat tinggal pengganti dengan luasan yang sama, usahanya bisa tetap berjalan dan sebagainya," paparnya.

Pemda DIY justru tengah mematangkan opsi-opsi yang akan ditawarkan kepada warga terdampak pemugaran jokteng tersebut saat ini. Hal inilah yang membuat Pemda DIY belum berani melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena belum mengantongi opsi-opsi yang bakal ditawarkan. Sosialisasi pemugaran Jokteng Kraton Yogyakarta Timur Laut ini akan dilakukan Pemda DIY.