YOGYA, KRJOGJA.com – Status Indonesia masih sebagai negara emerging economies. Hal ini tercatat tahun 2016, tingkat produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar 3.570 dollar AS naik tipis pada tahun 2017 menjadi 3.847 dollar AS. Di mana dua tahun terakhir tumbuh rata-rata 3,8 persen.
“Tanpa lompatan ekonomi, tetap pada jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Struktur makro ekonomi harus dipersiapkan agar mampu tumbuh di atas 7%,†kata ekonom yang juga Dosen UMY Ahmad Ma’ruf MSi dalam ‘Outlook MPM for Indonesia 2019’ di Grha Suara Muhammadiyah Jalan KHA Dahlan, Selasa (8/1).
Kegiatan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah sebagai gathering bersama wartawan ini menghadirkan empat pembicara yaitu Ahmad Ma’ruf SE MSi, Wakil Ketua MPM PP Muhammadiyah Amir Panzuri SS, Koordinator Divisi Divabel Dr Arni Surwanti, dan Koordinator Pertanian Terpadu Suadi SPi MSc PhD.
Disebutkan, ekonomi 2018 tumbuh di atas 5% dan diproyeksi tetap tumbuh di atas 5% pada tahun 2019. “Pertumbuhan ekonomi berpotensi kehilangan substansi, jika ketimpangan tidak turun drastis,†tandas Ma’ruf. Bahkan, tumbuh karena konsumsi itu merefleksikan kelompok miskin dan dekat miskin menghabiskan tenaga dan kekayaanya untuk disumbangkan pada kaum pemodal.
“Problema pembangunan, khususnya ketimpangan dan kemiskinan masih menjadi agenda utama yang menjadi musuh bersama dalam pembangunan. Secara absolut, angka kemiskinan mengalami penurunan. Tercatat Maret 2016 tingkat kemiskinan sebesar 10,86%, turun menjadi 9,82% pada Maret 2018. Akhir tahun 2019 diproyeksikan akan turun menjadi 8,5% - 9,5%,†ujar Ma’ruf.Â
Kelompok Marjinal
Dalam pembukaan Ketua MPM PP Muhammadiyah Dr M Nurul Yamin menandaskan perhatian pemerintah terhadap kelompok marginal belum optimal. Sehingga hal ini menjadi garapan MPM PP Muhammadiyah agar mereka lebih berdaya dan mandiri. “Karena kelompok marjinal belum mendapat perhatian optimal dalam pembangunan,†katanya.
Pembangunan di Indonesia telah menunjukan pertumbuhan yang menggembirakan. Meski demikian, perhatian pada kelompok marginal belum optimal. “Bukan berarti pemerintah abai terhadap kelompok marginal. Hanya harus diakui persoalan yang dihadapi kelompok marginal belum terselesaikan,†kata Yamin.
