YOGYA, KRJOGJA.com - Kepala desa dan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menggelar dialog serap aspirasi bersama Anggota Komite 4 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Cholid Mahmud di kantor DPD RI DIY Selasa (6/11/2018). Berbagai masukan pun disampaikan BUMDes untuk nantinya dibawa ke pusat untuk ditindaklanjuti.
Salah satu yang menjadi keluhan adalah terkait pajak BUMDes yang tahun 2017 lalu disamakan seperti UMKM yakni 1 persen. Agus Setyanta, Direktur BUMDes Amarta Desa Pendowoharjo Sleman mengungkap bahwa pajak dengan nilai 1 persen dari omset dinilai sedikit memberatkan lantaran tidak semua BUMDes berorientasi bisnis.
“Tahun lalu kami membayar Rp 2,5 juta yakni 1 persen dari omset BUMDes. Besaran 1 persen memang ditentukan, kalau bisa kurang kan kami bisa lebih berkembang. Itu harapan kami, karena tidak semua BUMDes kan berorientasi mencari profit,†ungkapnya.
Sementara Kepala Desa Bleberan Playen Gunungkidul Supraptono mengungkap bahwa belum banyak BUMDes yang tidak mengetahui cara mengembangkan diri lantaran berawal dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Desa. Hal tersebut menurut dia membutuhkan perhatian pemerintah agar BUMDes yang saat ini ada tidak hanya menjadi penggenap namun berkembang untuk kesejahteraan masyarakat.
“Perlu ada pendampingan pemerintah untuk mengembangkan BUMDes, apalagi sudah ada fasilitasi dana desa. Tapi selain itu juga mungkin harus berani untuk eksis agar dana swasta bisa masuk. Salah satu contohnya kami bekerjasama dengan Korea untuk pelatihan perempuan meningkatkan pengelolaan potensi lokal misalnya makanan, souvenir untuk mendukung pariwisata,†tambahnya.
Cholid Mahmud Anggota Komite 4 DPD RI terkait perpajakan pemerintah akhirnya memberikan kelonggaran berupa pengurangan 0,5 persen pajak. “Memang masih ada keluhan karena 0,5 persen itu dari omset bukan keuntungan. Namun di sisi lain cukup bagus karena negara mendukung dengan mengurangu pajak yang harus dibayarkan BUMDes,†terangnya.
Cholid melihat, BUMDes khususnya di DIY memiliki semangat untuk berkembang lebih jauh. “Teman-teman BUMDes ini sepertinya bersemangat sekali, tinggal sisi regulasinya dibuat untuk mendukung penuh termasuk permodalan hingga SDM,†sambungnya.
Aspirasi yang disampaikan para pengelola BUMDes serta kepala-kepala desa dari 20 wilayah di DIY akan ditampung dan dirumuskan untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Diharapkan BUMDes di DIY bisa semakin berkembang seperti beberapa desa yang telah menuai hasil dari unit-unit usaha. (Fxh)
