YOGYA, KRJOGJA.com - Yogyakarta berpotensi untuk menjadi contoh penataan kota layak huni. Ada sejumlah persoalan yang harus diperbaiki, agar Yogya mampu meningkatkan indeks kota layak huni atau Most Liveable City Index (MLCI). Termasuk diantaranya kemudahan akses bagi pejalan kaki.
Yogyakarta dapat menjadi contoh upaya penataan kota layak huni disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ir Didit Akhdiat MSc dalam Pembukaan Rapat Konsolidasi Perepatan Penanganan Permukiman Kumuh Prioritas di Hotel Royal Darmo Malioboro, Senin (7/5/2018). Hadir dalam acara itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, Muh Masyur ST MSi.
Konsolidasi yang akan berlangsung selama 3 hari ini dilakukan dengan maksud percepatan penanganan kumuh, di Yogyakarta dan DIY secara keseluruhan, sehingga pada tahun 2045 bisa terbebas dari kumuh.
Menurut Didit, upaya untuk penataan kawasan kumuh ini menjadi target pemerintah. Untuk itu, perlu koordinasi dan konsolidasi, dalam upaya bersama-sama membangun kawasan yang layak huni.
Kepala Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan Pemukinan DIY, Ir Tri Rahayu mengemukakan, ada sejumlah persoalan yang perlu dituntaskan di Yogyakarta dalam penataan kawasah kumuh, sehingga menjadi kota yang layak huni (Leveable City). Persoalan tersebut diantaranya, masih buruknya kualitas jalur pejalan kaki. Di sejumlah tempat, banyak fasilitas pejalan kaki justru digunakan bukan pada tempatnya. Sehingga mengganggu aktivitas para pejalan kaki.
Buruknya kualitas jalur pejalan kaki, dapat ikut mempengaruhi index MLCI. Karena itu, ke depan penataan jalur pejalan kaki sangat diperlukan.
"Saat ini salah satu yang menjadi contoh penataan jalur pejalan kaki yang bagus adalah kawasan Malioboro. Sekarang para pejalan kaki mudah melewati kawasan Malioboro setelah dilakukan penataan," ungkap Tri.
Ia berharap index Yogyakarta sebagai kotal layak huni meningkat di masa mendatang. Saat ini. posisinya masih berada di tengah diantara kota-kota di Indonesia, termasuk Jakarta.
