Upaya Zaenab meminta perhatian dinas terkait (Dinas Sosial) bukanlah kali pertama ini dilakukan. Namun, lembaga pemerintah yang seharusnya mengayomi masyarakat tak bisa berbuat banyak karena Zaenab dinilai masih mampu merawat mandiri.
“Saya sudah mengajukan agar anak saya dapat dirawat di panti, tapi ditolak karena kata mereka saya masih mampu merawatnya sendiri. Saya juga sudah berusaha membawa berobat ke rumah sakit tapi ya kondisi saya tidak memungkinkan ya ekonomi ya kesehatan,†sambungnya lagi.
Kini, setelah kedatangan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY ke rumahnya, Zaenab pun kembali bersemangat akan adanya harapan sang anak bisa dirawat dengan baik oleh negara. “Harapan saya pemerintah bisa membantu merawat anak saya, saya sangat berharap,†ungkapnya lagi.
Sementara Winarta, perwakilan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY berharap pemerintah untuk serius menjalankan amanat konstitusi yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) DIY nomor 4 tahun 2012.
“Kalau kesulitan akses kesehatan harusnya pemerintah dan rumah saki pro aktif, bisa ke lokasi dan memberikan pelayanan. Kami dari komite juga merekomendasika agar pemerintah punya panti-panti untuk merawat teman-teman difabel mental yang memang membutuhkan perawatan. Kan 2019 sudah dicanangkan bebas pasung jadi harus dilaksanakan,†ungkapnya. (Fxh)
