YOGYA, KRJOGJA.com - Meski sudah cukup lama dibangun dan menghabiskan anggaran tidak sedikit, Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta belum juga bisa difungsikan. Hal itu antara lain dikarenakan tingginya sedimentasi di jalur masuk pelabuhan. Melihat kondisi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tergerak untuk membantu mengatasi masalah yang ada di Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto.
"Pelabuhan Tanjung Adikarto memiliki peran cukup strategis dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk itu setelah mendapatkan informasi dari Pak Gubernur, saya akan terjunkan Tim Teknis, mengingat Tanjung Adikarto harus dibantu dan dipercepat agar bisa segera berfungsi," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rifky Effendi Hardijanto usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Gedhong Wilis Kepatihan Yogyakarta, Jumat (13/10/2017).
Rifky mengatakan, Pelabuhan Tanjung Adikarto bisa menjadi infrastruktur strategis, terlebih letaknya bakal dekat dengan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon Kulonprogo. Karena konektivitas dari kedua fasilitas tersebut diharapkan bisa menjadi pintu Indonesia dalam melakukan ekspor. Khususnya yang berkaitan dengan hasil perikanan laut di Selatan Jawa. Apabila hal itu bisa diwujudkan, bisa menjadi salah satu titik ekspor baru dengan nilai tinggi, terutama untuk ikan jenis tuna. Hal itu dikarenakan, Laut Selatan Jawa memiliki potensi yang sangat besar.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Sigit Sapto Raharjo menambahkan, Pemerintah Pusat mendukung penuh kelanjutan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto, khususnya kucuran dana untuk penyelesaian pembangunan break water atau pemecah ombak agar pelabuhan tersebut bisa dioperasionalkan bagi para nelayan.
"Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto terus bergulir, termasuk break water yang akan diperpanjang untuk normalisasi sungai. Pembangunan break water ini menjadi ranah Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) nantinya," kata Sigit.
Sigit menjelaskan, siapa pun nantinya yang membangun pelabuhan tersebut tetap milik pemerintah yang dipikirkan kemanfaatannya seoptimal mungkin bagi masyarakat sekitarnya. Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU-PR akan melakukan pembangunan secara bertahap selama tiga tahun yang dimulai dengan kucuran anggaran Rp 50 miliar pada 2018 mendatang untuk normalisasi alur.
"Idealnya kucuran anggaran untuk pembangunan pelabuhan tersebut berkisar Rp 350 miliar hingga Rp 400 miliar. Tidak hanya sekadar pelabuhan biasa tetapi akan dimanfaatkan untuk pariwisata juga konsepnya nanti," tambah Sigit.
Sebelumnya, pihaknya telah mengirimkan surat permohonan penganggaran yang ideal kepada Kementerian PU-PR untuk kelanjutan pembangunan Tanjung Adikarto. Selain itu, pihaknya telah merampungkan pengkajian ulang atau redesign pembangunan Tanjung Adikarto dan masih terbuka apabila Kementerian PU-PR akan menambahkan kajian tersebut. (Ria/Ira)
