YOGYA, KRJOGJA.com - Panitia Khusus (Pansus) Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2017-2022 sudah memverifikasi bahwa Calon Gubernur yang diajukan Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengku Buwono X, sudah sesuai dengan Undang Undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta (UUK). Keputusan tersebut akhirnya membawa pada proses penetapan yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD DIY, Rabu (2/8/2017).
Rapat Paripurna Istimewa sendiri dimulai pukul 10.20 WIB dengan dipimpin seluruh pimpinan DPRD DIY yakni Ketua, Yoeke Indra Agung Laksana, wakil Dharma Setiawan, Arif Noor Hartanto dan Rani Widayati. Mengawali rapat paripurna, Calon Gubernur DIY Sri Sultan HB X memaparkan visi misi di hadapan para anggota dewan terkait rencana pembangunan jangka menengah, lima tahun kedepan.
Dalam visi yang disampaikan, Sultan mengambil tema Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Tema tersebut menurut Sultan dilandasi beberapa pemikiran diantaranya menjadikan keistimewaan Yogyakarta untuk Indonesia yang berarti menjadi Jogja adalah menjadi Indonesia.
Ada empat latarbelakang yang membuat Sultan memilih tema tersebut yakni adanya Fenomena Indian Ocean Rim Association (IORA) yang memuat kesepakatan di bidang perikanan, energi kelautan, pelabuhan dan pelayaran, mineral dasar laut, bioteknologi kelautan, pariwisata, perdagangan, investasi dan ekonomi. Adanya fenomena Kra-Canal Project yang akan membelah semenanjunh Thailand-Malaysia juga menjadi perhatian Sultan dalam pemaparannya.
Selain fenomena internasional, Sultan juga menyoroti adanya kemiskinan di kawasan Jogja Selatan yakni Gunungkidul, Bantul dan Kulonprogo dengan bukti kesenjangan antara warga kaya dan miskin melebar. Sementara satu latarbelakang lain yakni adanya fenomena kesejarahan bahwa Samudra Hindia telah menjadi perairan ramai sejak abad ke-1 yang secara tak langsung menyatukan jaringan peradaban manusia.
Secara eksplisit, esensi dari "Abad Samudera Hindia" yang nantinya akan diletakkan sebagai tema dan payung berpikir dalam perumusan Arah Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan, dapat digambarkan sebagai berikut:
1)Â Yogyakarta akan bertindak secara aktif mengisi kesepakatan- kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam Kerangka Perjanjian IORA (Indian Ocean Rim Association), untuk mengembangkan Wilayah Yogyakarta Bagian Selatan semata-mata untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja secara keseluruhan, baik yang tinggal di Wilayah Selatan maupun yang tinggal di Wilayah lain di seluruh Yogyakarta. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab.
2)Â Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Ekonomi" akan diletakkan sebagai strategi kebudayaan untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan yang masih menggelayut di Wilayah Yogyakarta secara keseluruhan, dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja, melalui langkah-langkah perjumpaan dan saling silang: antara pelaku ekonomi kuat dengan pelaku ekonomi lemah, antara pelaku ekonomi perkotaan dengan pelaku ekonomi perdesaan, antara pelaku ekonomi moderen dengan pelaku ekonomi tradisional, antara pelaku ekonomi bermodal besar dengan pelaku ekonomi bermodal kecil, dan antara pelaku ekonomi internasional dengan pelaku ekonomi lokal. Pendek kata, melalui "Strategi Perjumpaan dan Saling Silang", maka dalam Lima Tahun ke depan, pembangunan ekonomi di Wilayah Yogyakarta diarahkan untuk tidak saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.
