Krjogja.com - YOGYA - Sebulan terakhir harga komoditas pangan, khususnya beras mengalami kenaikan tajam di DIY. Warga masyarakat, khususnya ibu rumah tangga mulai mengeluhkan kenaikan ini.
Pemerintah pusat sudah berupaya mengantisipasi, termasuk menambah impor. Karena beras menjadi kebutuhan pokok dan rentan politisasi, maka pemerintah, termasuk pemda DIY perlu sat-set, langkah cepat mengantisipasinya.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari Kamis (14/9/2023) yang melakukan pemantauan intensif. Ndari, sapaan akrab Andriana mengatakan hasil pemantauan di lapangan, hari ini, harga beras kualitas medium naik sekitar Rp50 sampai Rp100 per Kg dari harga dua hari lalu.
Baca Juga: PNS Bakal Kehilangan Tunjungan, Sistem Gaji Dibuat Tunggal
"Tercatat, September 2022 harga beras medium sekitar Rp11 ribu per Kg. Bulan ini, beras dengan kualitas yang sama harganya sudah mencapai Rp13.500 per Kg. Sangat mungkin harga ini berbeda pada tiap pasar dan harganya masih berpotensi naik lagi. Tentu hal ini menjadi beban masyarakat," ungkapnya pada wartawan.
Ndari mengatakan pihaknya sudah melakukan pemantauan lapangan di beberapa pedagang beras di Yogyakarta. Ditemukan ada kenaikan harga beras pada semua jenis, baik yang kualitas medium maupun premium.
"Meskipun harga naik, dari sisi persedian terpantau masih aman dan cukup sehingga tidak perlu ada kepanikan. Kami berharap harga beras ini segera kembali ke posisi normal agar tidak menjadi beban baru bagi masyarakat. Karena ini masuk tahun politik, kenaikan harga ini juga sangat mungkin akan dipolitisasi, padahal ini disebabkan oleh banyak sebab termasuk dampak el nino dan juga kebijakan berbagai negara yang selama ini jadi eksportir membatasi untuk cadangan pangan domestiknya," tandasnya.
Baca Juga: Hari Ini Wulan Guritno Diperiksa Polisi Gegara Endorse Judi Online
Politisi perempuan dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengusulkan ada beberapa langkah jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mengatasi permasalahan harga pangan ini. Dalam jangka pendek, jika dipandang perlu Pemda DIY bersama kabupaten dan kota segera melakukan operasi pasar dengan sasaran yang teridentifikasi sehingga tepat sasaran.
"Hal ini akan melengkapi program bansos pemerintah pusat berupa subsidi beras pada keluarga kurang mampu. Dalam jangka menengah, penguatan kapasitas produksi padi oleh petani DIY perlu ditingkatkan. Perbaikan infrastruktur pertanian menjadi prioritas. Selain itu, stimulus dan edukasi pupuk ramah lingkungan sangat penting karena komponen biaya pertanian yang cukup tinggi selain upah tenaga kerja juga biaya pupuk," sambungnya.
Baca Juga: Alhamdulillah, Tarif Listrik Tak Naik Hingga Desember 2023
Sementara untuk jangka panjang, program kemandirian pangan diwujudkan secara berkelanjutan melalui pendekatan budaya, seperti pengembangan Lumbung Mataraman, menjadi salah satu model untuk kemandirian pangan. Hal tersebut memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi yang memiliki inovasi pertanian. (Fxh)
