Krjogja.com - YOGYA - Munculnya dugaan pengarahan dukungan perangkat desa pada satu calon presiden-wakil presiden mencuat beberapa hari terakhir, setelah event silaturahmi nasional bertajuk Desa Bersatu untuk Indonesia Maju, 19 November kemarin menjadi perhatian banyak pihak. Berbagai pihak khawatir netralitas para pemangku kepentingan di tingkat terbawah terganggu dengan hal tersebut.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengatakan tak bisa berkomentar terkait dugaan pengarahan dukungan tersebut. "Saya tidak bisa berkomentar ya, itu urusan peserta pemilu," ungkap Sultan di Kepatihan, Selasa (21/11/2023).
Baca Juga: Anak Muda Bengkel Hijrah Iklim Dorong Calon Pemimpin Indonesia Berpihak Keadilan Iklim
Namun begitu Sultan menegaskan bahwa di DIY para perangkat desa telah mendeklarasikan netralitas pada pemilu 2024 yang dilakukan tepat 28 Oktober 2023 lalu. "Namun saya sudah mendeklarasikan bahwa perangkat desa harus netral. Itu saja," tandasnya.
Sultan pun menegaskan bahwa akan ada sanksi bagi perangkat desa terlebih ASN yang terbukti tidak netral dalam pemilu. Namun ia enggan mengurai konsekuensi tersebut saat ini.
"Konsekuensi itu nanti akan kita pikiran tapi jangan sekarang, nanti dikira kami mengancam, nanti salah lagi. Jadi itu saja yang penting semua bisa melaksanakan dan konsisten untuk memegang kesepakatan kita besama," pungkasnya. (Fxh)
