Krjogja.com - YOGYA - Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia mengacu enam asas sebagai pedoman, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber-Jurdil). Penyelenggara Pemilu dan warga negara harus memastikan keenam asas tersebut dilaksanakan untuk menjamin Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.
"Prinsip dasarnya pemilu harus dilakukan Luber dan Jurdil, itu amanat konstitusi kita. Luber itu untuk kita semuanya para warga negara yang sudah punya hak pilih, Jurdil ditujukan kepada penyelenggaranya, jujur dan adil," kata Dra Prima Sari, pemerhati masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan kepada wartawan di Yogyakarta, Minggu (11/02/2024).
Prima menyoroti gerakan yang muncul dari berbagai daerah dan sejumlah rektor, guru besar serta mahasiswa yang sejatinya menyuarakan pentingnya pemilu Indonesia yang damai, jujur, dan adil. Ia mengutip pendapat SBY bahwa para inisiator gerakan itu secara implisit khawatir jika pemilu tahun 2024 ini tidak berlangsung secara damai dan jurdil.
Baca Juga: Bawaslu Ingatkan Pengawas TPS Memegang Teguh Netralitas
Prima mengimbau penyelenggara Pemilu, yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), untuk melaksanakan asas jurdil.
Asas Jujur mengharuskan setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas Adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta Pemilu akan diperlakukan secara sama dan bebas dari kecurangan.
Prima mengimbau penyelenggara Pemilu - yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) - untuk menjamin Pemilu berintegritas dengan melaksanakan asas jurdil tersebut.
"Penyelenggara Pemilu harus berusaha menyelenggarakan Pemilu ini dengan jujur dan adil, menurut penilaian dari pengamat, dari rakyat, dari dunia internasional. Pemilu berkualitas, pemilu berintegritas menghasilkan lembaga Presiden, Wakil Presiden dan DPR yang legitimasinya kuat, karena dihasilkan dari proses yang jurdil," jelas Prima Sari.
Prima Sari juga mengimbau warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu, tidak tidak mengambil sikap golput. Sebab dengan tidak memilih, maka sama artinya dengan tidak mau berpartisipasi dalam menentukan jalannya pemerintahan hingga lima tahun mendatang.
Baca Juga: Bawaslu Sebar Pengawas TPS di Pemilu 2024, Waspada Netralitas Individu
"Para wakil rakyat yang terpilih itu selanjutnya memiliki hak atau wewenang untuk menyusun perundang-undangan, menetapkan anggaran, dan juga pengawasan. Bagi mereka yang dengan sengaja tidak memilih wakilnya, maka hal itu sama artinya dengan tidak ikut berpartisipasi dalam mengatur kehidupan bersama," terangnya.
Ditambahkannya, rakyat dalam Pemilu leluasa diberi hak memilih wakilnya yang dinilai jujur, amanah, dan kapabel dalam memperjuangkan aspirasinya. Pilihan itu bersifat Langsung, sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara; Umum, berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa diskriminasi; Bebas dalam menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun; dan Rahasia, pilihannya hanya diketahui dirinya sendiri.
"Tatkala berada di bilik pemilihan suara, para pemilih memiliki kebebasan sepenuhnya. Karena itu, tatkala misalnya tersebar isu, bahwa terjadi money politics, serangan fajar, dan lain-lain, sebenarnya para pemilih bisa saja mengabaikannya dan tetap memilih sesuai dengan petunjuk hati nuraninya," tutur Prima Sari.
Baca Juga: Politikus PDIP: Bila Jadi Presiden, Prabowo Tak Akan Ikuti Jokowi
Di sisi lain, Prima Sari menyayangkan kuota anggota legislatif perempuan masih belum terpenuhi hingga 30 persen. Padahal banyak calon politisi perempuan yang berdaya. "Perlu diyakini bahwa ketika perempuan tampil dan berdaya maka Indonesia maju akan tercapai," pungkasnya.(Bro)
