KRjogja.com, Yogya - Peran Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam penegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak main-main.
Melalui peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, mata dunia mengakui kedaulatan Indonesia.
Berkat para pejuang bersama Gubernur DIY Sri Sultan HB IX, Yogyakarta yang pada periode 1 Januari 1946 hingga 27 Desember 1949 menjadi ibukota negara bisa dikuasai tentara Republik Indonesia Karenanya peristiwa bersejarah sejak tiga tahun terakhir diperingati sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara (HPKN).
Presiden RI Joko Widodo bahkan menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Namun sayangnya gaung HPKN masih sangat minim saat ini.
Karenanya alih-alih di Yogyakarta, tahun ini Pemda DIY memfokuskan peringatan HPKN di Jakarta sebagai ibukota negara. Kebijakan ini sebagai upaya memperluas gaung HKPN pada tahun ini.
Sri Sultan mengungkapkan lebih dari sekadar memperingati momen heroik Serangan Umum 1 Maret 1949, HPKN menjadi titik balik dalam narasi kedaulatan bangsa Indonesia. Peringatan ini membuka pintu ke dimensi baru, di mana kedaulatan tidak lagi hanya terbatas pada wilayah fisik atau sejarah, melainkan merambah ke setiap aspek ideal kehidupan yang kita kenal.
"Karena sejatinya, kedaulatan negara tanpa keberadaban masyarakatnya, adalah selayaknya berjalan tak tentu tanpa tujuan," ungkapnya saat acara Sarasehan Peringatan Hari Peringatan Kedaulatan Negara (HPKN) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta (26/02/2024) Dalam tataran ideal ini, Penegakan Kedaulatan Negara menjadi katalis yang menginspirasi kedaulatan rakyat dalam wujud yang lebih luas, yakni Kedaulatan Budaya karena kekayaan dan keragaman budaya bangsa menjadi pilar kekuatan identitas nasional.
Selain itu Kedaulatan Sosial sebagai tempat setiap individu dihargai dan dilindungi, memastikan tidak ada yang tertinggal atau dilupakan. Yang ketiga Kedaulatan Ekonomi, saat kesejahteraan dibangun atas dasar keadilan dan kesetaraan, memungkinkan setiap warga negara berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan.
"Yang keempat kedaulatan politik yang menjamin kebebasan berpikir, berbicara dan berpartisipasi dalam kehidupan berdemokrasi. Dalam visi inilah, setiap sendi kehidupan negara disulam dengan benang-benang kedaulatan yang kuat dan beradab, menciptakan masyarakat yang tidak hanya maju secara material, tetapi juga kaya secara spiritual dan kultural," tandasnya.
Ditambahkan guru besar Universitas Indonesia Sulistyowati, DIY merupakan bagian dari keberadaan Indonesia. Gubernur DIY, Sri Sultan HB X yang menggagas konsep yang diakui masyarakat luas, yakni Hamemayu Hayuning Bawana secara filosofis dan kenegaraan.
"Serangan umum 1 maret 1949 bagian dari sejarah. Jogja bagian dari situs budaya dan dibangun dari perspektif budaya sehingga mengukur parameter jogja hanya dengan pendekatan makro atau ekonomi maka tidak cocok," imbuhnya.(*-1)
