Ribuan Mahasiswa dan Warga Jogja Turun ke Jalan Malioboro Gelar Unjukrasa

Photo Author
- Kamis, 22 Agustus 2024 | 14:07 WIB
Ribuan orang menggelar aksi di Malioboro. (Foto: Harminanto)
Ribuan orang menggelar aksi di Malioboro. (Foto: Harminanto)


Krjogja.com - YOGYA - Ribuan mahasiswa, warga dari berbagai elemen turun ke jalan di pusat Kota Yogyakarta, Jalan Malioboro, Kamis (22/8/2024). Mereka memprotes DPR RI dan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai melakukan politik tak baik, bahkan mengakali hukum untuk kepentingan tertentu.

Massa yang bergabung dalam aksi memulai longmarch dari taman parkir Abu Bakar Ali. Mereka lantas berjalan menuju ke selatan, dan sempat menyampaikan aspirasi di sepanjang jalan.

Mereka meneriakkan yel-yel bernada kekecewaan pada Presiden Jokowi. Meski begitu aksi hingga berita ini ditulis (12.30 WIB) berjalan dengan aman. Massa bergerak dan dijadwalkan berkumpul di nol kilometer.

Baca Juga: Dosen UGM Ungkap Pernyataan Sikap 'Darurat Demokrasi Indonesia'

Tampak dalam aksi Butet Kartaredjasa yang juga menyuarakan hal sama dengan para mahasiswa. Butet mengatakan saat ini persoalan yang dialamu bangsa adalah urusan rakyat sehingga tak heran bila banyak memilih turun ke jalan.

"Karena persoalannya sudah persoalan rakyat ini, yang merasa rakyat punya akal sehat, punya kewarasan, punya rasa mencintai bangsa dan negara ini harus turun, hukumnya wajib karena yang dirusak konstitusi. Situasi ini sangat membahayakan kehidupan bersama apalagi kehidupan berbangsa dan bernegara," ungkap Butet.

Butet menyebut aksi masa turun ke jalan bukan masalah kebencian, namun rakyat ingin menyelamatkan bangsa Indonesia. Butet yang juga seniman senior menilai konstitusi, demokrasi dan hukum saat ini berusaha dirusak sehingga masyarakat harus mengambil sikap.

Baca Juga: Pembangkangan Konstitusi

"Kita harus brontak, pilihannya hanya itu, diingatkan dengan kekuatan rakyat. Sekarang tugasnya rakyat untuk mengembalikan dalam kita bernegara agar semuanya baik. Pertama minimal kita harus mempercayai MK, itu tidak terbantahkan," tegasnya.

Badan Legislasi DPR RI yang terkesan buru-buru mengesahkan RUU Pilkada dengan mengesampingkan putusan MK tak bisa ditoleransi. "Kalau kita menganut MK, ya harus menganut MK, siapa yang ngubah MK ya MK sendiri bukan Baleg (DPR) itu. Itu boneka, itu jelas skenario terang benderang mengibuli rakyat, masa kita mau dikibuli," tandasnya. (Fxh)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Agusigit

Tags

Rekomendasi

Terkini

KRISNA, Ruang Apresiasi Kerja Kolektif Civitas Akademika

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:15 WIB
X