Krjogja.com - YOGYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY menggelar Rapat Koordinasi Kelembagaan Peran Stakeholders Dalam Mendukung Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang Berintegritas, Selasa (22/10/2024). Beberapa pembicara hadir salah satunya Kepala BIN DIY, Brigjen TNI Rachmat Pudji Susetyo juga Biro Tata Pemerintahan Pemda DIY.
Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, mengatakan pihaknya sengaja menggelar rapat koordinasi untuk memastikan bagaimana institusi lokal mengambil peran dalam pilkada. Menurut Najib, pilkada cenderung condong lebih tinggi potensi pelanggaran karena sifat lokalnya.
"Ini harus kita mitigasi, upayakan agar tren tidak terus menerus meningkat. Pemilu berintegritas indikatornya ketaatan peserta pemilu. Bagaimana kita mengendalikan menurunkan potensi agar tidak tinggi pelanggarannya. Bagaimana mitigasi bisa berjalan dengan baik. Dukungan seluruh pihak antar lembaga, semakin membuat kita percaya diri mencegah pelanggaran dan mewujudkan pilkada berintegritas," ungkap Najib.
Baca Juga: Bank CIMB Niaga Akan Gelar Kejar Mimpi Goes To School
Sementara, Kepala BIN DIY, Brigjen TNI Rachmat Pudji Susetyo menyampaikan stakeholder aparat pemerintahan di DIY memegang peran penting untuk memastikan pilkada berjalan dengan baik. BIN DIY berharap pilkada serentak berjalan dengan baik dan indikator kerawanan bisa diminimalisir.
"Kemarin pemilu berjalan baik harapannya pilkada juga karena Jogja standarnya tinggi sekali penyelenggaraan pemilu. Kita tidak khawatir tentang angka tapi bagaimana secara riil dan keseluruhan di lapangan," tegas Rachmat.
Dinamika wilayah rawan ada di DIY, dengan lima kabupaten/kota di dalamnya. Sleman disebut Rachmat memiliki kerawanan tertinggi yang harus mendapat perhatian tanpa mengesampingkam wilayah lainnya.
Baca Juga: Islam di Asia Tenggara, Seimbangkan Tradisi dan Modernitas
"Kita memang standarnya tinggi, di daerah lain surat suara berkurang ribuan mungkin biasa, tapi di Jogja kurang puluhan saja bisa menjadi kasus besar. Tapi ini indikator baik bahwa pemilu di Jogja berjalan sesuai seharusnya," tambahnya.
Kabinda DIY juga menyampaikan bahwa pemanfaatan media sosial juga menjadi hal utama yang diawasi. Buzzer skala nasional yang dipakai momen pilpres dikatakan Rachmat mulai muncul di wilayah DIY dalam pilkada serentak.
"Kita antisipasi media sosial, Jogja pakai buzzer dan akun yang layaknya kelas nasional. Pemain-pemain cari uang juga ya ke daerah. Ngebon pemain nasional untuk main di daerah. Ini jangan sampai memecah belah, mereka mencari kemenangan dengan cara apapun. Terutama di Kota Yogyakarta dan Sleman. Jangan sampai kita terpancing karena orang seperti ini tidak peduli selain memenangkan calonnya," lanjutnya.
Namun begitu, Kabinda DIY menyebut bahwa masyarakat DIY memiliki kepedulian dan melek pada politik. Hal ini yang membetengi masyarakat dari terpecah belah akibat perbedaan pilihan calon.
"Di Jogja indeks ancaman tinggi, salah satu penyumbangnya adalah radikal kanan yang memang ada di sini. Mereka masuk dalam partai, ASN, kampus dan akademisi juga. Kita bersyukur masyarakat Jogja tidak terpengaruh, kesadaran pemilu sangat baik. Jogja dihantam isu kanan kiri tidak masalah, partisipasi tinggi hingga 89 persen ya. Tapi tetap akan dicoba pasti oleh orang-orang yang ingin mengganggu," lanjut Kabinda.
BIN DIY dikatakan Rachmat mengharapkan agar para peserta pilkada melalui tahapan pilkada dengan sebaik mungkin sesuai aturan. "Menang kalah kami tidak berkepentingan, tapi jangan sampai menggunakan sarana pemilu untuk memecah belah. Kami ingin pastikan pilkada berjalan sesuai aturan dan keamanan wilayah terjamin. Kita bersama menjadi bagian seturut ketugasan untuk memastikan hal itu terwujud," pungkasnya. (Fxh)
