Krjogja.com, SLEMAN - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di DIY mencapai Rp19,18 triliun atau 75,65 persen dari pagu Rp 23,35 triliun sampai dengan 31 Oktober 2024. Kinerja positif APBN tersebut berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di DIY.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kanwil DJPb) DIY Agung Yulianta dalam Press Conference Kinerja APBN DIY untuk Realisasi sampai dengan 31 Oktober 2024 di Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Rabu (20/11).
"Realisasi belanja dan pendapatan i DIY sama-sama mencatatkan pertumbuhan positif hingga Oktober 2024 . Realisasi Belanja Negara tercatat tumbuh 7,13 persen yoy dengan realisasi sebesar Rp19,18 triliun atau 75,65% dari pagu sampai 31 Oktober 2024," katanya.
Agung menyampaikan.ada dua komponen utama Belanja Negara yang mengalami pertumbuhan ekonominya cukup menggembirakan yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh 8,80% yoy dengan realisasi 67,12% pagu dan Transfer ke Daerah (TKD) tumbuh 5,41% dengan realisasi 87,48%.
" Belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi Belanja Pegawai Rp4,25 triliun, Belanja Barang Rp4,08 triliun, Belanja Modal Rp1,55 triliun, dan Belanja Bantuan Sosial Rp 18 miliar" imbuhnya
Kinerja positif Belanja Negara terutama dipengaruhi pertumbuhan Belanja Barang dengan realisasi terbesar pada kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp843,15 miliar. Sedangkan Belanja Modal terkontraksi disebabkan kondisi lapangan baik struktur tanah maupun bentuk alam lainnya yang menyebabkan terganggunya waktu pelaksanaan kegiatan sehingga menjadi kendala penyerapan anggaran.
" Transfer ke Daerah dan Dana Desa ditopang kenaikan positif realisasi penyaluran Dana Perimbangan sebesar 7,45% yoy. Kemudian, Dana Keistimewaan juga tumbuh 4,34% yoy dan Dana Desa sebesar 2,67% yoy. Hingga akhir tahun, Belanja Pemerintah Pusat diproyeksikan terealisasi 97,7% dari pagu dan mengalami kenaikan 8,8% yoy," ungkap Agung.
Menurutnya, kinerja APBN Regional DIY menunjukkan pertumbuhan positif secara keseluruhan, baik pada Pendapatan Negara maupun Belanja Negara yang mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal yang sehat. Potensi dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas perlu dimitigasi oleh pemerintah.
"Peran APBN terus menjadi instrumen yang kredibel sebagai shock absorber dalam melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian terus dioptimalkan," pungkas Agung. (Ira)
