Krjogja.com - YOGYA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) serta anggota MPR RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengajak masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Pilkada 2024 yang aman, damai dan demokratis. Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November mendatang, tidak boleh mengganggu persatuan, semangat toleransi, dan pembangunan Indonesia.
"Maka pendidikan politik berbasis kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat," jelas Hemas dalam acara pertemuan dengan berbagai komunitas anak muda di Hotel Tara Yogyakarta, Jumat (22/11/2024). Kegiatan diikuti tak kurang 200 peserta.
Senator dari DIY ini menegaskan pentingnya penguatan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan dalam konteks Pilkada 2024. Gerakan membumikan nilai-nilai Pancasila harus terus diperkuat, karena ini adalah wujud cinta Tanah Air dan kelanjutan dari prinsip bela negara.
Baca Juga: Main Judi Slot Diringkus Satreskrim Polres Bantul
"Anak muda diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat dari pembangunan bangsa, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan yang memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia. Hal ini bisa dilakukan salah satunya dengan memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi yang bernuansa nasionalisme," jelasnya.
Menurut Hemas, proses politik dalam Pilkada harus mengedepankan kecintaan kepada negara dibandingkan kecintaan terhadap partai ataupun golongan. Kecintaan terhadap Indonesia harus lebih tinggi daripada terhadap calon kepala daerah yang berkontestasi di Pilkada. "Masyarakat bisa turut mengawal proses ini secara langsung maupun tidak langsung," ujarnya.
Di pertemuan yang berbeda, pada 15 November 2024, GKR Hemas mengajak Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) untuk melakukan pendidikan politik sejak sekarang. Hal ini penting untuk menghadapi Pemilu di tahun 2029 nanti.
"Dalam rangka persiapan penyelenggaran Pemilu 2029, pendidikan politik sudah harus dilakukan sejak sekarang. JaDI bisa melakukan banyak hal seperti pendidikan politik dan memberikan masukan saran kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena sistem dan cara-cara penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus terus diperbaiki," imbuhnya. (Dev)
