Krjogja.com - YOGYA - Pemda DIY melalui Sekda, Beny Suharsono, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikannya menanggapi laporan dari SMKN 4 Yogyakarta terkait pelaksanaan MBG termasuk soal kualitas makanan yang buruk hingga meningkatnya beban kerja guru.
"Bahkan juga Pak Gubernur itu sudah wanti-wanti, karena kita ini kan sebelumnya punya pengalaman mengelola yang kecil-kecil. Nah, sekarang kita menghadapi pengalaman mengelola yang (porsi) besar dan cepat," ungkap Beny pada wartawan, Senin (6/5/2025).
Baca Juga: Pilot Project Taruna Nusantara Jadi, MyRepublic Indonesia Perkuat Akses Digital di Dunia Pendidikan
Menurut Beny, tantangan dalam program MBG sangat besar karena kebutuhan makanan bergizi harus tersedia setiap hari secara berkelanjutan bagi ribuan siswa. Ia menegaskan bahwa dari awal sudah ada peringatan karena program ini menyangkut kepercayaan publik.
"Ini sudah jadi informasi publik. Jadi ya kita nggak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Kita harus berbenah, memperbaiki mekanisme. Maka ya, yuk, kita evaluasi. Kita perbaiki bareng-bareng," lanjutnya.
Beny juga menyoroti tantangan teknis dalam produksi dan distribusi makanan, yang membutuhkan waktu panjang. Ia menyebut bahwa makanan harus mulai dimasak sejak dini hari.
Baca Juga: Markas Polda DIY Pindah di Godean
"Masak mulai jam 3 atau mungkin jam 4 pagi. Padahal makanan itu disajikan mulai jam 10 siang. Nah, itu kan sudah ada rentang waktunya. Kalau ini berproses, berarti ada proses memasak yang butuh waktu sekitar 5–6 jam," jelasnya.
Beny juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan evaluasi bersama. Ia mengingatkan bahwa semua pihak seharusnya tidak takut melaporkan permasalahan di lapangan.
"Kalau benar informasinya sekali lagi ya, kalau benar informasinya maka itu bisa jadi bahan evaluasi bersama. Jangan sampai kita menerima dampak lalu dipendam, kasihan. Pertama, kasihan siswanya. Kedua, kasihan tenaga pendidiknya," tegas Beny.
Ia juga merespon keluhan soal beban guru dengan menyatakan bahwa seharusnya guru hanya fokus pada fungsi edukasi, bukan logistik makanan. Hal itu harus menjadi perhatian serius untuk diurai dengan baik.
"Tugas guru dari awal itu kan murni untuk melaksanakan tugas edukasi. Kalau ada tambahan, mestinya ya harusnya ada sekretariat yang bisa bantu guru dan kepala sekolah. Tapi kalau sampai guru berubah fungsi jadi pengelola, ya itu harus jadi bahan evaluasi juga," kata Beny.
Terkait laporan makanan basi, Beny menegaskan evaluasi tidak hanya ditujukan kepada SPBG (Satuan Pelaksana Bidang Gizi), tapi juga penyedia lain dalam sistem distribusi makanan.
Nanti kan ada kontrol soal sterilisasi makanan. Konsepnya kan juga harus ada ahli gizi. Kalau dulu itu, istilahnya ada tukang icip-icip. Nah, proses-proses seperti itu juga harus jadi bagian dari evaluasi bersama," ucapnya.
Beny mengaku bahwa informasi yang ia dapat sejauh ini berasal dari media, bukan laporan resmi SPBG. Karena itu, ia berharap komunikasi dengan Dinas Pendidikan dapat ditingkatkan.
"Selama ini SPBG jalan sendiri, karena itu kan otoritas dari pusat ke daerah, yang disebut sebagai perpanjangan tangan MBG ke SPBG. Jadi, ya saya berharap paling tidak ini jadi bahan komunikasi. Komunikasinya dengan siapa. Ya, dengan Dinas Pendidikan," ungkapnya.
Ia menekankan bahwa program MBG saat ini masih dalam tahap uji coba, dan sangat wajar jika ditemukan sejumlah masalah yang harus diperbaiki.Beny memastikan bahwa semua masukan dari sekolah akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program ke depan.
"Terima kasih atas informasinya. Ini jadi bahan evaluasi kami bersama-sama dengan Dinas Pendidikan untuk pelaksanaan ke depan. Supaya kepercayaan publik tumbuh. Karena ini baru saja tahap uji coba," tutup Beny.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta, Suhirman, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK Negeri 4 Yogyakarta akan tetap dilanjutkan meskipun pihak sekolah menyampaikan keberatan atas pelaksanaannya. Hal tersebut disampaikan Suhirman saat dikonfirmasi wartawan terkait keluhan beban kerja tambahan yang dirasakan pihak sekolah.
"Kami nanti akan mempertemukan pihak sekolah dengan SPPG (Satuan Pelaksana Program Gizi), supaya hal-hal yang masih kurang bisa dilengkapi bersama, agar program MBG ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Suhirman.
Suhirman menekankan bahwa manfaat program MBG jauh lebih besar dibandingkan beban tambahan yang ditimbulkan. "Karena sekolah sudah diberikan program makan bergizi gratis, harusnya sekolah juga bisa mengimbangi pelaksanaannya. Manfaatnya lebih besar," pungkas Suhirman. (Fxh)
