Krjogja.com - YOGYA – Kinerja belanja negara di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga akhir Agustus 2025 tidak hanya mencatat angka realisasi positif, tetapi juga memberi dampak nyata pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Dari total realisasi belanja Rp13,22 triliun atau 61,68 persen dari alokasi APBN, sebagian besar diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, terutama pada dua sektor yang langsung menyentuh masyarakat.
Baca Juga: Gebrakan AWNI, Pelatih Muaythai di Indonesia Bakal Ikuti Sertifikasi
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DIY, Agung Yulianta, mengungkapkan pemerintah pusat berkomitmen menghadirkan manfaat APBN secara nyata. “Belanja negara di DIY diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah, salah satunya melalui peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan,” jelasnya di Treasury Learning Center, Jalan Reksobayan, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta, Rabu (1/10).
Di bidang pendidikan, Agung menuturkan, dukungan APBN diwujudkan melalui berbagai program, mulai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, hingga revitalisasi sarana sekolah. Program Sekolah Rakyat (SR) juga mulai berjalan di Bantul dan Sleman dengan tujuan memberi akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Saat ini terdapat 275 siswa yang belajar di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA).
Selain itu, pemerintah juga mendukung program SMA Unggul Garuda yang menggunakan kurikulum internasional dengan sistem boarding school. Hingga Agustus 2025, sebanyak 120 siswa terdaftar di sekolah tersebut. Dukungan terhadap pendidikan diperkuat dengan revitalisasi 78 sekolah di DIY yang ditargetkan rampung akhir tahun.
Baca Juga: Pemerintah Buka Program Magang Bergaji UMP untuk 20 Ribu Lulusan Baru, Mulai 7 Oktober
Pada sektor kesehatan, APBN turut mendukung pengadaan obat-obatan, peralatan medis, serta peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan. Program bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana juga telah disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU). Pemerintah menekankan pentingnya pemerataan pelayanan kesehatan agar masyarakat di seluruh DIY dapat merasakan manfaatnya.
“Manfaat APBN juga tampak melalui subsidi pupuk sebanyak 29.615 ton dan subsidi listrik yang menjangkau lebih dari 700 ribu pelanggan. Meski bukan bagian langsung dari pendidikan dan kesehatan, kebijakan tersebut menjaga daya beli masyarakat agar tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar,” ungkap Agung.
Di sisi lain, belanja negara mendorong pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, seperti peningkatan prasarana madrasah, laboratorium vokasi, serta fasilitas kesehatan di berbagai kabupaten/kota. Hal ini menjadi pondasi penting untuk mendukung kualitas sumber daya manusia DIY di masa depan.
Agung menegaskan, belanja negara tidak sekadar angka realisasi, tetapi juga instrumen yang menghadirkan keadilan sosial. APBN adalah wujud kehadiran negara. Melalui belanja negara, masyarakat DIY merasakan langsung manfaat di bidang pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.
“Dengan capaian tersebut, pemerintah optimistis kehadiran APBN mampu menjaga ketahanan ekonomi DIY sekaligus memperkuat kualitas hidup masyarakat, khususnya melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan,” pungkasnya. (Ira)
