Krjogja.com - SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman menindaklanjuti laporan masyarakat di media sosial mengenai seorang anak yang berjualan minuman dan tisu di sisi timur simpang empat Monjali. Laporan tersebut diunggah oleh akun @merapi_uncover dan mendapat perhatian luas dari warganet.
Petugas patroli Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Kabupaten Sleman kemudian mendatangi lokasi dan menemukan anak itu tengah menawarkan dagangan kepada para pengguna jalan. Petugas mengajaknya menepi dan melakukan pendalaman informasi terhadap anak tersebut.
Kepala Satpol PP Kabupaten Sleman, Indra Darmawan, mengatakan setelah menepi, petugas mengajak berbicara dan mengetahui bahwa anak tersebut tinggal sementara di sekitar simpang empat Monjali, tepatnya di kawasan Nandan, Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman. "Di lokasi, petugas turut bertemu orang tua si anak. Ayahnya bernama Slamet (60), bekerja sebagai marbot di sebuah masjid tak jauh dari simpang empat Monjali, sementara sang ibu bernama Sudarmi (40)," ungkapnya dikutip Sabtu (6/12/2025).
Mereka diketahui berasal dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dan kini tinggal sementara di Sleman. Dari keterangan pihak keluarga, anak yang menjual minuman dan tisu itu berkebutuhan khusus dan tidak bersekolah di sekolah umum.
Ia mengikuti program kejar paket di Kabupaten Wonosobo. Petugas lantas memberi imbauan kepada orangtua agar tidak membiarkan si anak berjualan pada jam sekolah atau jam kerja, terutama di area jalan raya yang rawan kecelakaan.
"Petugas turut mengingatkan Pak Slamet dan Bu Sudarmi supaya lebih berhati-hati berada di area lalu lintas nan padat. Mereka menyatakan bersedia mengikuti arahan petugas patroli Satpol PP Kabupaten Sleman," tuturnya.
Dalam pemeriksaan tambahan, diketahui bahwa KTP milik Sudarmi masih tertahan di sebuah rumah sakit di Kabupaten Wonosobo karena belum melunasi biaya perawatan setelah mengalami gejala stroke. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana ( P3AP2KB) Kabupaten Sleman, Novita Krisnaeni, mengonfirmasi telah menerima informasi perihal kasus tersebut dan melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Sleman.
Ia menegaskan bahwa penanganan awal sudah diselesaikan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman. "Karena penanganan awal sifatnya di jalan, Satpol PP Kabupaten Sleman yang turun langsung,” jelas Novita.
Menurutnya, Dinas P3AP2KB bisa melakukan pendampingan apabila kasus melibatkan anak warga Kabupaten Sleman. Dalam kasus ini, keluarga yang bersangkutan bukan penduduk Kabupaten Sleman dan diduga telah kembali ke daerah asal setelah dilakukan penertiban.
"Mereka dari Kabupaten Wonosobo. Kami belum melakukan pendampingan lanjutan. Kemungkinan, mereka sudah kembali ke daerah asal," tambah Novita.
Meski demikian, Novita menegaskan bahwa pendampingan tetap bisa diberikan tanpa memandang domisili, khususnya jika anak masih berada di wilayah Kabupaten Sleman. Bentuk pendampingan meliputi konseling psikologis, penjangkauan keluarga, serta koordinasi dengan Dinas Sosial jika diperlukan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar atau penampungan.
Ia menyebut, selama ini laporan terbanyak yang diterima Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk kasus anak yang dipaksa bekerja di bawah umur, ia mengaku belum pernah menerima laporan.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, memastikan bahwa penanganan problematika anak dan perempuan di Kabupaten Sleman dilakukan secara kolaboratif bersama berbagai pihak, termasuk lembaga vertikal hingga organisasi masyarakat sipil. "Penanganan kasus anak dan perempuan termasuk prioritas kami. Supaya maksimal, penangannya tidak dilakukan oleh satu dinas saja. Penanganannya harus lintas sektor," pungkasnya. (Fxh)
