“Aspirasi dari masyarakat yang masuk baik secara pribadi sebagai anggota pansus maupun secara kelembagaan direspons. Kita juga mendengarkan para pakar para akademisi, para praktisi dengan harapan tata ruang dan wilayah ini tidak saja humanis, tapi juga membawa dampak memakmurkan rakyat,” ungkap Eko Suwanto.
Menurut Eko Suwanto, kebijakan RTRW harus memberi ruang bagi semua ekspresi yang ada, termasuk ekspresi sejarah. Karena Yogyakarta punya peran yang sangat besar dalam kemerdekaan republik .
Selain itu, juga harus mengantisipasi terkait potensi bencana di DIY. Sejauh ini, DIY kerap terjadi berbagai jenis bencana. Baik hidrometerologi, letusan Gunung Merapi, gempa bumi dan berbagai bencana lainnya. Karena itu, rancangan RTRW juga harus memiliki prespektif penanggulangan bencana.
Baca Juga: Eko Suwanto: Komisi A DPRD DIY Komitmen Terciptanya Pemilu 2024 Bermartabat
Dari aspek lingkungan hidup juga diperhatikan. Yakni bagaimana RTRW ini memiliki perspektif mencintai lingkungan hidup. Jadi bagaimana merawat sungai, bagaimana merawat pepohonan sehingga lingkungan tetap hijau. Dan tentunya menjadi misi besar adalah menguragi polusi udara, menekan peningkatan suhu, agar temperatur udara di Yogyakarta yang panas ini bisa turun.
“Seperti kota Surabaya yang berhasil menurunkan panas udara sampai 2 derajat celcius,” ujarnya.
Dijelaskan pula bahwa, DIY selain sebagai pusat budaya, pusat pendidikan, menjadi daerah tujuan wisata juga telah tumbuh menjadi pusat ekonomi rakyat. Sehingga diharapkan ke depan, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi juga. Apalagi di DIY banyak masyarakat mengembangkan ekonomi secara mandiri.
Tumbuhnya ekonomi rakyat tersebut, tak bisa dipisahkan dari tumbuhnya pusat budaya, pusat pendidikan dan wisata. Mereka ada yang berusaha di bidang makanan dan minuman, sandang, kos-kosan dan berbagai usaha lainnya.
“Nah terkait berbagai potensi tersebut, bagaimana menselaraskan atau mensinergikannya. Yang jelas, pusat budaya, pendidikan dan pariwisata merupakan jalan untuk mencapai tujuan, masyarakat yang sejahtera,” ungkap Eko Suwanto.
Eko Suwanto melihat sebagai pusat kebudayaan, bukan semata diperlihatkan dengan atraksi budaya, tetapi juga dari diri manusianya. Seperti menyatu dengan alam semesta salah satunya budaya gotong-royong. Terbukti budaya gotong royong berperan penting dalam kebangkitan pasca Gempa Bumi tahun 2006.
Melanggar, Bakal Ada Sanksi Pidana
Potensi tidak tertib alam penegakan aturan menjadi perhatian dalam diskusi Raperda RTRW DIY 2023-2043. Dalam pelaksanaan Perda RTRW DIY yang sedang berjalan, dari total 100% tata ruang wilayah ini, ada 5% yang tidak sesuai dengan peraturan. Misalnya kawasan hijau terdapat bangunan hotel. Atau ada hotel yang berada di bantaran sungai, bahkan mepet dengan tebing pantai.
Menurut Ketua Pansus Raperda RTRW DIY, Eko Suwanto, ditemukan ketidaktertiban menjadi pekerjaan rumah (PR) nantinya. Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan dan Pansus mengusulkan ada pasal tentang sanksi. Katagori sanksi pun harus lebih keras, tidak hanya administrasi, denda tetapi juga pidana dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga: Eko Suwanto : APBD Harus Lebih Berdampak pada Pengurangan Pengangguran
"Jadi pelanggar selain mendapatkan sanksi administratif juga disanksi pidana. Harapannya, orang hati-hati dan tidak seenaknya sendiri menyalahgunakan tata ruang. Jangan ada pembiaran lagi, seperti yang terjadi pada penyalahgunaan tanah kas desa,” ujarnya.
Disamping itu, aturan itu juga untuk melindungi masyarakat dan juga yang bersangkutan. Terjadi pelanggaran jika dibuat bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW. Pelanggaran itu berarti akan mengganggu kehidupan lainnya.
“Contohnya, restoran menempel ke sepadan pantai. Mereka lupa satu hal bahwa ada potensi bencana baik itu longsor maupun potensi tsunami. Sehingga kenapa kemudian diatur agar agak jauh dari bibir pantai itu sejatinya untuk keselamatan kita jangan sampai nanti kalau ada ombak tinggi, kemudian menghantam mereka, terus menyalahkan ke pemerintah,” jelas Eko Suwanto. (*)