KRjogja.com - YOGYA - Perbankan, dunia usaha, akademisi, stakeholder, instansi terkait siap mendukung Visi Gubernur DIY dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 dalam mewujudkan Pancamulia Masyarakat Yogya melalui Reformasi Kalurahan, Pernberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya, Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi informasi.
"Dukungan Bank BPD DIY Terhadap 3 Prioritas Visi Misi Gubernur DIY 2022-2027 yang pertama Reformasi Kalurahan dengan penguatan jaringan Bank BPD DIY mendukung pertumbuhan wilayah desa/Kalurahan," tutur Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rochmad, Selasa (25/3/2025) Kantor Pusat Bank BPD DIY.
Selaku host dalam Diskusi Putaran ke-4 d "Ngobrol Ramadhan & Bukber" yang dihelat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Yogyakarta Santoso membuka obrolan dengan Topik: Optimalisasi Pembangunan Desa (Berbagai Sudut Pandang). Diskusi yang diikuti narasumber kompeten ini berlangsung hangat dan segar dipandu moderator jurnalis senior yang juga Wapemred KR/Humas ESEI Yogyakarta Ronny S Viko.
Baca Juga: Bahas APBN 2026, Prabowo Panggil Sri Mulyani
"Yang kedua Bank BPD DIY mendukung pemberdayaan kawasan selatan (Gunungkidul, Bantul, Kulonprogo) khususnya pariwisata melalui berbagai inovasi digital, Serta ketiga mendukung Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi seperti Elektronifkasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta dukungan bagi Tim Percepatan dan Periuasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna mendukung peningkatan penerimaan daerah," paparnya.
Materi yang disampaikan mendapat tanggapan menarik. Guru Besar Universitas Mercu Buana (UMB) Dorothea Wahyu Ariani yang menyebutkan pengembangan sumberdaya manusia Desa diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
"Perlu mendata sumberdaya masyarakat dan potensi desa untuk diberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan bisa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan KKN," paparnya
Sedang Guru Besar UGM Lincolin Arsyad menegaskan pembangunan desa harus berbasis data, menggunakan data BPS. sehingga BPS perlu dilibatkan. Tugas pokok membangun desa adalah mengurangi kemiskinan di pedesaan.
Keterlibatan Bank BPD DIY dalam membantu masyarakat miskin di perdesaan wajib diapresiasi. "Pemangku kepentingan lain harus bersinergi untuk membantu dan membangun desa sekaligus mengurangi kemiskinan di perdesaan," tandasnya.
Baca Juga: Admin Judol, Incar Gadis Muda untuk Ikut Promosikan di Medsos
Pengusaha/Komisaris Hotel Novotel Suites, Budiharto Setyawan menyatakan DIY sebagai wilayah yang mengandalkan pariwisata sebagai salah satu engine of growth maka ketersediaan pasokan produk pertanian dan peternakan dari wilayah DIY sendiri menjadi sangat penting. "Pemda DIY bisa menangkap peluang itu dengan berupaya mewujudkan kemandirian pangan masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan, dan budaya," paparnya.
Budiharto menyontohnya Lumbung Mataraman di Gulurejo Kulonprogo berbasis masyarakat dengan menanam kelengkeng dan anggur. Kabupaten Sleman juga menjadi lumbung pertanian sehat utk produk strategis padi, telur dan cabai. Memenuhi pasokan produk pertanian dan peternakan sesuai kualitas yang dibutuhkan sektor horeca pendukung wisata (hotel, restoran, catering/cafe).
"Strategi pembangunan pertanian di perdesaan lainnya dengan mengoptimalkan peran pemuda (petani milenial) dan memanfaatkan teknologi digital (IoT, Internet of Things) bisa di replikasi antara lain Petani Milenial Sleman, budidaya melon inthanon, pertanian padi organik, lelang cabai digital, durian minat khusus dengan support stakeholder terkait," jelasnya.
Wakil Ketua ISEI Cabang Yogyakarta Gumilang AS menyatakan pendanaan untuk desa dan kelurahan di DIY sudah baik dan berkelanjutan. "PR berikutnya adalah menentukan program desa dan kelurahan prioritas yang dijahit berdasarkan keunggulan dan potensi daerah," tegasnya.
Menurut Gumilang yang pertama dilakukan desa dan kalurahan perlu memastikan aspek tata kelola untuk memastikan efektivitas dana desa dan kelurahan untuk program prioritas. "Kedua, desa dan kalurahan perlu memastikan partisipasi komunitas dan representasi dalam pengambilan keputusan untuk inklusivitas program prioritas di desa dan kelurahan," paparnya.
Serta Ketiga, pemerintah perlu menciptakan program pengembangan modal manusia terutama pelatihan untuk reskilling dan upskilling sesuai kebutuhan desa dan kelurahan. "Pemerintah provinsi dan kota/kabupaten bisa memberikan voucher pelatihan dan pelatihan dilaksanakan oleh mitra penyedia pelatihan yang berkualitas dan bereputasi baik universitas, sekolah tinggi, sekolah vokasi, hingga lembaga pelatihan swasta," jelasnya.
Baca Juga: H-5 Lebaran, Arus Mudik di Jawa Tengah Naik 30 Persen
Lebih lanjut Guru Besar Ekonomi yang juga Rektor UWM Yogya Edy Suandi Hamid menyebutkan ada potensi DIY yang belum dioptimalkan dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan di DIY. "Jumlahnya 430.000 orang atau 10.4 persen dan tertinggi di Jawa. Potensi ini bisa melibatkan 106 PTN dan PTS di DIY," paparnya