KRJOGJA.com - YOGYA - Penyatuan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) bukan sekadar urusan internal organisasi, namun ini menjadi pertaruhan nasib jutaan petani Indonesia di tengah krisis pangan global dan gempuran liberalisasi pasar.
Dalam Musyawarah Nasional (Munas) HKTI ke-10 yang digelar 24-26 Juni 2025 di Kementerian Pertanian Jakarta, sinyal kuat transformasi lantang disuarakan, yaitu HKTI harus menjelma sebagai kekuatan politik rakyat yang solid, profesional dan independen.
"Kalau gagal, petani kembali jadi korban. Tapi kalau berhasil, HKTI bakal menjadi mesin perubahan dari desa untuk Indonesia," tegas Ketua Harian DPD HKTI DIY Drs R Widi Handoko, Jumat (27/6/2025).
Baca Juga: Menhub Pastikan Tak Ada Aturan Baru Soal ODOL
Munas HKTI ke-10 menjadi momen strategis dengan terpilihnya Wakil Menteri (Wamen) Pertanian Sudaryono secara aklamasi sebagai Ketua Umum HKTI periode 2025-2030, menggantikan Fadli Zon yang telah menjabat selama dua periode. Turut hadir dalam Munas ini jajaran penting seperti Menteri Pertanian Amran Sulaeman, Ketua Bappenas Ir Rahmat Pambudi, Wamendes Riza Patria serta para delegasi DPD dan DPC HKTI dari seluruh Indonesia.
Dalam pidato penyerahannya, Fadli Zon menyatakan bersyukur dan optimisme atas kepemimpinan baru. "Estafet perjuangan HKTI kini berada di tangan yang tepat," ucapnya. Sementara Sudaryono dalam sambutan perdananya menegaskan, tugas ini berat, tapi sejalan dengan perintah Presiden Prabowo agar program swasembada pangan tuntas secara konkret. "Ini tanggung jawab besar. Tapi justru itu yang memberi energi," kata Sudaryono.
Dukungan penuh datang dari seluruh jajaran HKTI DIY yang hadir lengkap bersama lima DPC kabupaten/kota. Widi Handoko, Ketua Harian DPD HKTI DIY, menilai Sudaryono sebagai sosok muda, visioner dan punya kedekatan emosional dengan kehidupan petani. "Ia lahir dari keluarga petani,
ini bukan sekadar simbol, tapi roh yang hidup dalam gerakan pertanian kita," ujarnya.
Tak berhenti pada seremoni, HKTI DIY meluncurkan program 'Lumbung Beras DIY' sebagai tonggak nyata revolusi hijau dari Yogyakarta. Program ini mencakup penguatan infrastruktur pertanian, pelatihan teknologi tepat guna, hingga perluasan akses modal dan pasar bagi petani."Dari DIY kita mulai. Swasembada pangan bukan lagi jargon politik, tapi perjuangan bersama. Petani harus berdaulat atas lahan, benih, dan hasil panennya," tegas Widi.
HKTI DIY juga menggandeng akademisi, sektor swasta dan pemerintah daerah sebagai mitra kolaboratif. Semangat 'Dari DIY Meng-Indonesia' menjadi pondasi gerakan kebangkitan baru dari akar rumput untuk menopang kedaulatan pangan nasional. "Inilah wajah baru revolusi hijau. Tumbuh dari desa, bergerak untuk Indonesia. Ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo dalam menciptakan kemandirian pangan," pungkas Widi Handoko. (Obi)