yogyakarta

Podcast KR TV, Idham Samawi Soroti Calon Pejabat Tak Hafal Pancasila: Bagaimana Mau Memimpin Bangsa?

Rabu, 2 Juli 2025 | 11:50 WIB
Dr Drs H Octo Lampito MPd dan Drs HM Idham Samawi (Foto Dok)

Krjogja.com - YOGYA  — Mantan anggota DPR RI dua periode, Drs HM Idham Samawi, melontarkan kritik tajam terhadap masih adanya calon pejabat tinggi negara yang rendah pemahaman ideologi bangsa. Dalam Podcast Kedaultan Rakyat edisi spesial, Idham mengungkapkan keheranannya atas fakta bahwa ada calon pejabat yang tidak hafal urutan Pancasila saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

“Saya heran ketika ada calon pejabat negara yang tidak hafal urutan Pancasila. Bagaimana mungkin dia bisa memahami dan mengimplementasikan nilai-nilainya?” tegas Idham, mengungkapkan pengalaman saat menjadi anggota DPR RI saat mendapat tugas melakukan fit and proper test pejabat tinggi negara.

Mantan Bupati Bantul dua periode menyoroti  menurunnya semangat kebangsaan di kalangan generasi muda maupun elite politik. Idham menegaskan bahwa Pancasila adalah fondasi pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk, bukan ideologi impor, melainkan digali dari kearifan lokal Nusantara oleh para pendiri bangsa.

Baca Juga: Kenapa Eko Suwanto Ngotot Desak Pemda DIY Lebih Serius Urus Sinau Pancasila? Ini Alasannya

“Bangsa ini dipersatukan oleh lebih dari 100 kerajaan, lebih dari 700 suku, dan 17.000 pulau. Tapi kita tetap utuh selama hampir 80 tahun karena Pancasila. Uni Soviet yang hanya terdiri dari 200 suku saja pecah jadi 17 negara,” ujarnya memberi perbandingan dalam wawancara yang dipandu host Pemred KR, Dr Drs Octo Lampito MPd yang direkam Senin, (30/7/2025).

Ia menekankan bahwa setiap elemen budaya Indonesia memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, tradisi “merti dusun” sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah merupakan pengejawantahan sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara semangat gotong royong saat terjadi bencana mencerminkan sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam wawancara tersebut, Idham juga mengenang momen sejarah ketika tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihapus demi menjaga keutuhan NKRI. Langkah tersebut, kata dia, diambil oleh para tokoh besar seperti KH Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo yang rela mengalah demi persatuan bangsa.

Baca Juga: Manfaatkan Momentum Peringatan Hari Lahir Pancasila, PDIP Kulonprogo Luncurkan Perpustakaan Digital

“Kita harus belajar dari keteladanan pemimpin masa lalu. Mereka mengedepankan kepentingan bangsa, bukan kelompok atau pribadi,” tegas Idham yang kini menjadi Dirut PT BP Kedaulatan Rakyat.

Untuk menjawab tantangan merosotnya semangat kebangsaan, Idham mengusulkan pendirian Sekolah Kebangsaan dan Pancasila di setiap desa. Pesertanya akan melibatkan kepala desa, pamong, RT, RW, hingga aparat desa lainnya. Menurutnya, pendidikan nilai-nilai kebangsaan harus dimulai dari akar rumput dan dikelola oleh negara, bukan partai politik.

“Kalau partai politik yang menyelenggarakan, nanti jadi terkotak-kotak. Padahal ini untuk seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Terkait pengaruh budaya asing, terutama dari Korea yang kini digemari anak muda, Idham mengingatkan agar generasi muda tidak melupakan jati dirinya. Ia mendorong agar generasi muda bangga menjadi anak Indonesia, memahami budaya sendiri, dan menghayati Pembukaan UUD 1945, terutama alinea keempat yang memuat tugas pokok pemimpin bangsa.

Baca Juga: Kembali ke Akar Bangsa, Banteng Jogja Peringati Hari Lahir Pancasila di Taman Wijaya Brata

“Garuda di dada bukan sekadar lambang. Di dalamnya bersemayam Pancasila. Setiap tarikan napas pemimpin harus bernafaskan Pancasila,” pungkasnya.

Halaman:

Tags

Terkini

KRISNA, Ruang Apresiasi Kerja Kolektif Civitas Akademika

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:15 WIB