KRJogja.com – YOGYA - Pameran nasional pengadaan barang dan jasa pemerintah, Government Procurement Forum & Expo (GPFE) 2025 resmi digelar di Jogja Expo Center (JEC) pada 23–25 Juli 2025. Acara ini menjadi momentum penting dalam mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan pemerintah melalui transformasi digital.
GPFE 2025 menghadirkan ratusan penyedia barang/jasa dari berbagai sektor, khususnya yang menawarkan produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Produk Dalam Negeri (PDN). Mereka berpartisipasi dalam forum business matching dengan para pengambil keputusan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/PD).
Baca Juga: Kerja Sama QRIS Lintas Negara Perkuat Ekonomi ASEAN
Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa, S.Si., M.Si., menegaskan bahwa transformasi digital pengadaan nasional bukan hanya soal teknologi, tetapi menyangkut sistem kerja yang berdampak dan bernilai.
“Dengan regulasi baru dan penguatan platform seperti e-katalog versi 6, kami ingin proses pengadaan semudah belanja online—transparan, akuntabel, dan terintegrasi sampai pembayaran. Namun kenyataannya, masih sekitar 30% pengadaan dilakukan manual. Ini soal kemauan, budaya, cara kerja, dan kolaborasi lintas sektor,” ujar Patria.
Ia juga menyoroti penerbitan Perpres 46 Tahun 2025 dan penguatan platform e-Katalog versi 6 sebagai langkah strategis pemerintah dalam membangun sistem pengadaan yang end-to-end dan mudah diakses.
Baca Juga: Arsenal Resmi Tuntaskan Saga Transfer Gyokeres, Kontrak Lima Tahun
Tantangan masih ada, terutama pada pemanfaatan digitalisasi yang belum sepenuhnya optimal, dengan sekitar 30% pengadaan masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor, political will, dan penguatan ekosistem digital menjadi kunci keberhasilan transformasi pengadaan nasional ke depan.
Selain pameran penyedia, GPFE 2025 menghadirkan rangkaian kegiatan edukatif dan strategis, seperti sesi business insight, panel diskusi, serta forum Business to Government (B2G). Lebih dari 35 perusahaan menampilkan langsung produk dan layanan terbaik mereka, dengan harapan mendorong pengadaan yang tepat guna, efisien, dan tanpa penyimpangan.
GPFE 2025 dihadiri oleh ratusan penyedia dari berbagai sektor, khususnya perusahaan dengan produk ber-TKDN maupun Produk Dalam Negeri (PDN), yang siap berpartisipasi dalam forum business matching dengan pengambil keputusan pengadaan di tingkat K/L/PD.
Melalui platform pameran dan temu bisnis ini, lebih dari 35 perusahaan dan pelaku usaha memamerkan inovasi produk/jasa terbaik secara langsung sehingga diharapkan dapat mendorong pengadaan barang/jasa yang tepat guna dan tepat sasaran, tanpa adanya pemborosan atau penyimpangan. Selain itu, agenda ini juga ditujukan untuk membangun relasi strategis dengan pembuat kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, meningkatkan visibilitas brand dalam lingkup pengadaan nasional.
Diskusi panel menghadirkan lebih dari 20 narasumber ahli, diantaranya Patria Susantosa, Deputi Bidang Hukum LKPP Setya Budi Arijanta, SH., KN., mantan Kepala LKPP Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng, serta sejumlah praktisi senior lainnya. Mereka membahas tema-tema krusial seperti pembaruan e-Katalog, inovasi proses dan kontrak pengadaan, hingga akuntabilitas sistem pengadaan.
GPFE 2025 mendapat dukungan penuh dari berbagai lembaga negara, antara lain LKPP, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, BPKP, serta Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta dan UKPBJ DIY. Sejumlah mitra strategis seperti IFPI, PDS Patklin Yogyakarta, MSTC, dan PMI juga berperan aktif dalam penyelenggaraan acara ini.
Partisipasi dalam GPFE 2025 gratis dan terbuka untuk umum, bail bagi pelaku usaha maupun pejabat pengadaan dari seluruh Indonesia. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi www.gpfe.id. (KN)