Krjogja.com - YOGYA – Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, kembali menegaskan bahwa persoalan sampah harus dipandang sebagai peluang, bukan sekadar beban.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi bertema Optimalisasi Peran Pemerintah Kelurahan dan Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Penanganan Permasalahan Persampahan yang digelar Pemerintah DIY melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil DIY, Rabu (20/8/2025) di Hotel Indah Palace Yogyakarta. Narasumber lain yang tampil, Jurnalis Senior Kedaulatan Rakyat, Primaswolo Sudjono yang menyoroti sosialisasi efektif dalam penyadaran sampah.
Menurut Eko, pola pikir masyarakat terhadap sampah harus segera berubah. “Sampah jangan cuma dikumpulkan lalu dibuang. Sampah harus diolah, dirancang menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomi,” ujarnya di hadapan perangkat Kalurahan Prawirodirjan dan warga yang hadir.
Politisi PDI Perjuangan ini menyebut selama ini bank sampah hanya menjadi tempat pengumpulan, bukan pengolahan. Padahal, jika dikelola dengan serius, bank sampah dapat menjadi pusat produksi pupuk organik, kerajinan kertas daur ulang, hingga kerajinan dari sampah sandal dan plastik. “Bank sampah jangan cuma menampung. Harus naik kelas menjadi pusat pengolahan,” tegasnya.
Baca Juga: 80 Tahun Merdeka, Eko Suwanto : Perjuangan Belum Selesai, Jangan Bebani Rakyat
Eko mendorong setiap kelurahan membentuk unit pengelolaan sampah mandiri sehingga sampah tidak langsung ditumpuk di depo. “Kalau kita mulai pengolahan dari rumah atau kelurahan, sampah yang masuk ke depo pasti jauh berkurang. Depo penuh itu akibat sistem kita yang masih sebatas buang, bukan olah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sampah organik harus diolah menjadi pupuk di tingkat lokal, dan residu saja yang menuju depo. Dengan penguatan bank sampah dan dukungan modal, masyarakat bisa menjadikan praktik ini sebagai usaha ekonomi. “Modal bisa lewat KUR, pasarnya kita bantu. Ini bisa jadi mata pencaharian,” lanjutnya.
Eko juga menyoroti pentingnya peran Pemerintah Kota melalui DLH untuk bersinergi dengan Pemda DIY. Ia menyebut sinkronisasi kebijakan antara pemkot dan pemprov masih kurang optimal. “Sekarang kunci terletak pada koordinasi dan tindakan nyata. Kalau tidak dimulai sekarang, penumpukan akan terus terjadi,” katanya.
Selain itu, ia mendorong pemanfaatan Dana Keistimewaan (danais) untuk program pengelolaan sampah. Bahkan, menurutnya, perlu segera diberlakukan pelarangan penggunaan plastik secara bertahap dan mengganti dengan skema daur ulang berkelanjutan. “Semua harus mulai pakai tumbler, kurangi plastik sekali pakai. Ini ide besar yang harus disiapkan dari sekarang,” tutur Eko.
Ia menekankan, penguatan kebijakan lingkungan juga bagian dari upaya membangun keluarga sehat. Menurutnya, kebersihan lingkungan adalah fondasi kesehatan masyarakat. “Lingkungan bersih, keluarga sehat. Jangan biarkan sampah menumpuk di sekitar tempat tinggal,” ucapnya menegaskan.
Melalui sosialisasi ini, Eko berharap muncul gerakan kolektif di seluruh kelurahan untuk membangun budaya mengolah sampah secara mandiri. Sampah, katanya, bukan sekadar masalah, tetapi potensi ekonomi sekaligus indikator modernitas sebuah kota.(*)