Krjogja.com - YOGYA - Anggota DPR RI, Sukamta, menyoroti sejumlah isu mulai dari situasi Gaza, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga maraknya judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol). Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menekankan pentingnya langkah konkret menjaga perdamaian dan memperkuat perlindungan bagi masyarakat kecil.
Sukamta mengaku bersyukur atas adanya gencatan senjata di Gaza meski pelanggaran dari pihak Israel masih terus terjadi. Ia berharap Palestina bisa tetap sabar dan tidak terpancing melakukan serangan balasan.
Baca Juga: Simbol Dedikasi, KPU Gunungkidul Luncurkan ‘SUMADYA’
"Kita bersyukur ada gencatan senjata di Gaza, meski Israel masih melakukan pelanggaran. Kita berharap Palestina sabar dan tidak terpancing. Kalau membalas, bisa perang lagi," ungkapnya saat bertemu media di Yogyakarta, Kamis (30/10/2025).
Menurutnya, negara-negara sponsor perdamaian harus segera mengambil langkah konkret agar proses perdamaian di Timur Tengah benar-benar berjalan. "Harapannya ada pasukan penjaga perdamaian di sana dengan PBB sebagai sponsor utama. PBB punya kewajiban menjaga perdamaian dunia. Semoga proses ini berlanjut dengan baik," imbuhnya.
Selain soal Gaza, Sukamta juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini mulai berjalan di berbagai daerah. Ia menyebut target 80 juta penerima manfaat merupakan tantangan besar namun tetap perlu dijalankan.
Baca Juga: PLN Support Electric Vehicle Hadirkan Simulator dan SPKLU
"Indonesia ini kemampuan organisasinya sudah baik. Menyediakan 40 juta porsi setiap hari itu luar biasa. Kalau ada kekeliruan, itu bagian dari proses yang harus terus diperbaiki," katanya.
Ia menegaskan pentingnya pengawasan kualitas bahan pangan agar program tersebut tetap aman dan bermanfaat. "Balai POM bisa turun melakukan pembinaan, penyuluhan, pengawasan, hingga sampling. Ini penting agar kualitas makanan tetap terjaga dan anak-anak kita terlindungi," sampainya.
Sementara terkait maraknya kasus judi online dan pinjol, Sukamta menilai hal itu bisa menggerus ekonomi masyarakat dan mengganggu program pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyoroti kasus warga yang dipotong bantuannya karena terlibat judi online.
Menurutnya, meski keputusan itu dilematis, hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak menyalahgunakan bantuan pemerintah. "Kalau uang beredar digerogoti judol atau pinjol, jelas mengganggu program pemerintah. Semua pihak harus bergerak, termasuk mitra kami di Kominfo melalui Dirjen Perlindungan Ruang Digital. Ini jadi pelajaran penting supaya tidak ada lagi masyarakat yang terjebak judol. Semoga memberi efek jera dan mendorong masyarakat lebih bijak dalam menggunakan bantuan," pungkasnya. (Fxh)