Krjogja.com - YOGYA - Komisi B DPRD DIY menggelar Seminar Kemitraan bertajuk “Transformasi Menuju Pariwisata DIY Berkelas Dunia 2045: Sinergi, Inovasi dan Keberlanjutan”, Senin (10/11/2025) di Gedung DPRD DIY. Kegiatan ini menghadirkan akademisi, perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, badan dan asosiasi pariwisata, serta berbagai komunitas pariwisata di DIY.
Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, menyampaikan pihaknya siap menjadi bagian dari upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan di DIY, baik melalui penyusunan regulasi maupun dukungan penganggaran. Legislatif dikatakan Ndari menerima usulan untuk mewujudkan pariwisata DIY berkelanjutan.
Baca Juga: Serat Cipta Waskita: Kontribusi Sang Sufi Jawi Pakubuwana IV
"Penganggaran kami juga siap mengakomodasi dan mengawal. Kami komitmen mendukung kebijakan kepariwisataan DIY agar tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan merata oleh masyarakat," ungkap Andriana.
Ia menegaskan, arah kebijakan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga menjaga kesinambungan ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat lokal. Dewan ingin kebijakan tidak semata mengejar angka kunjungan, namun juga menjaga keseimbangan sosial dan kualitas wisatawan yang datang.
"Komisi B tengah menggagas perda yang menaungi kepramuwisataan, termasuk digitalisasi sistem pariwisata agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Komisi B DPRD DIY berkomitmen mendorong terbitnya perda yang mendukung pariwisata berkelas dunia pada 2045, dengan prinsip pembangunan yang tidak hanya menumbuhkan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.
Baca Juga: FPP–TNI Nyekar ke Makam Panglima Besar Soedirman, Serukan Keteladanan Pahlawan dan Peneguhan Kesetiaan kepada Bangsa
Sementara, Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi, menilai transformasi pariwisata menjadi kebutuhan mendesak. Saat ini, pariwisata DIY masih bergantung pada wisata massal di kawasan kota, candi, dan pantai populer, sehingga berdampak pada penurunan kualitas pengalaman wisata dan ketimpangan ekonomi antarwilayah.
"Kita masih bertumpu pada jumlah kunjungan, bukan nilai. Akibatnya, tekanan terhadap destinasi tinggi, kualitas pengalaman lemah, dan belanja wisatawan rendah. Banyak warga lokal bahkan merasa terganggu saat musim liburan," ungkap Imam.
Imam menyampaikan, mulai 2026 arah pembangunan pariwisata DIY akan bergeser dari volume-based tourism menuju value-based tourism. Fokusnya adalah peningkatan kualitas destinasi dan pengalaman wisata, dengan target segmen pasar premium.
Beberapa konsep pengembangan yang dikedepankan antara lain Heritage Look Mataram, Menoreh Ecoculture Route, dan South Coast Blue Belt, yang diarahkan untuk menarik pasar bernilai tinggi (high value market). "Kita tidak menambah destinasi baru, tapi memperkuat yang sudah ada dengan standar internasional. Kita juga dorong peningkatan kualitas SDM hingga level trainer, agar terjadi regenerasi internal di industri pariwisata," jelasnya.
Imam menegaskan, transformasi menuju pariwisata berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara legislatif, eksekutif, dan pelaku industri. Pemerintah memiliki peran penting dalam sinkronisasi kebijakan, pembangunan infrastruktur, digitalisasi, pembiayaan, standarisasi SDM, serta kurasi paket wisata dan sistem promosi terpadu.
Dengan langkah kolaboratif ini, pariwisata DIY diharapkan mampu bertransformasi menjadi sektor unggulan yang tidak hanya menumbuhkan ekonomi, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi penduduk lokal dan menghadirkan pengalaman berkualitas bagi wisatawan dunia. (Fxh)