Krjogja.com - YOGYA - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk memastikan alokasi anggaran perbaikan Saluran Air Hujan (SAH) di seluruh wilayah Kota Yogyakarta tetap teranggarkan secara maksimal pada tahun 2026 mendatang.
Komitmen ini disampaikan menyusul kekhawatiran bahwa upaya efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat akan kenyamanan dan keamanan kota. Terutama mengingat status Yogyakarta sebagai kota wisata yang padat dikunjungi.
Baca Juga: Rupiah Digital, Keniscayaan atau Sekadar FOMO Digitalisasi?
Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Susanto Dwi Antoro, menyatakan harapannya agar efisiensi anggaran yang dilakukan tidak sampai mengganggu kebutuhan dasar masyarakat terkait kenyamanan kota.
"Kota Yogyakarta adalah kota wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Infrastruktur yang memadai adalah cerminan kenyamanan kota," ujarnya, Kamis (13/11).
Politisi PDI Perjuangan ini berharap tingkat kunjungan masyarakat yang cenderung tinggi jangan sampai disuguhkan dengan masalah infrastruktur yang mendasar. Begitu juga dari aspek keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah, yang tentu membutuhkan jaminan.
Baca Juga: Untuk Mengelabuhi Warga, Pencuri Sepeda Motor Menyamar Pakai Jilbab
Anggaran untuk perbaikan SAH ini direncanakan akan dialokasikan hampir merata di setiap kelurahan dengan besaran yang bervariasi, disesuaikan dengan persoalan dan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Keputusan ini diambil sebagai langkah antisipasi.
Menurut Susanto, prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa curah hujan berpotensi lebih panjang dan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kondisi wilayah.
Kota Yogyakarta, dengan topografinya yang menjadi perlintasan air dari sisi utara menuju selatan, memiliki tantangan tersendiri dari aspek infrastruktur drainase. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini berpotensi menjadi hambatan serius dalam pengembangan kota wisata.
"Kami ingin menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat, termasuk dari ancaman genangan atau luapan air yang tidak mampu terakomodasi oleh SAH," tandas Susanto.
Dirinya juga menegaskan bahwa perbaikan SAH adalah upaya krusial untuk mencegah masalah infrastruktur yang dapat mengganggu mobilitas dan citra kota.
Oleh karena itu Komisi A akan terus berupaya maksimal dalam pembahasan anggaran untuk memastikan kebutuhan vital ini tetap menjadi prioritas utama di tahun anggaran 2026. (Dhi)