KRjogja.com - YOGYA - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Oktober 2025 mampu menjaga perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap berada pada jalur positif. Berbagai indikator ekonomi regional menunjukkan perbaikan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, hingga penguatan sektor ekspor dan pariwisata.
Secara regional, perekonomian DIY tercatat tumbuh sebesar 5,40 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan 0,23 persen secara kuartalan (quarter to quarter/qtoq) hingga akhir Oktober 2025. Capaian tersebut mencerminkan daya tahan ekonomi daerah di tengah dinamika perekonomian nasional maupun global.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY, Agung Yulianta, mengungkapkan hingga akhir Oktober 2025 realisasi Belanja Negara di DIY telah mencapai Rp16,66 triliun. Meski terdapat kontraksi pada beberapa jenis belanja, terutama Belanja Barang dan Belanja Modal pada sektor Belanja Pemerintah Pusat (BPP), APBN tetap dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Belanja Pemerintah Pusat, Belanja Pegawai, serta Belanja Bantuan Sosial masih konsisten menjadi motor penggerak realisasi belanja pemerintah pusat,” ujar Agung dalam siaran pers Realisasi APBN Regional DIY hingga 31 Oktober 2025 yang dirilis Senin (15/12/2025).
Agung menambahkan, relaksasi terhadap blokir efisiensi belanja dilakukan secara bertahap. Selain itu, termin kontrak untuk belanja modal dengan porsi lebih dari 50 persen telah dijadwalkan pada semester II, sehingga diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi pada paruh akhir tahun.
Pada sisi Belanja Transfer ke Daerah (TKD), realisasi Dana Keistimewaan DIY telah mencapai Rp1 triliun atau 100 persen dari pagu anggaran. Sementara itu, total realisasi TKD DIY hingga akhir Oktober 2025 tercatat sebesar 86,42 persen dari pagu yang ditetapkan.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Negara di DIY hingga Oktober 2025 mencapai Rp8,07 triliun atau 71,24 persen dari target. Penerimaan Pajak menjadi kontributor utama dengan realisasi sebesar Rp5,77 triliun hingga 31 Oktober 2025.
Agung menjelaskan, jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Cukai, dan Bea Masuk memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan masing-masing sebesar 61,52 persen, 78,49 persen, dan 79,18 persen. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tumbuh positif sebesar 10,81 persen.
Pertumbuhan PNBP tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 17,09 persen secara tahunan, khususnya dari jasa pelayanan rumah sakit dan jasa pelayanan pendidikan. Hal ini menunjukkan meningkatnya aktivitas layanan publik yang dikelola pemerintah.
“Capaian ini membuktikan bahwa APBN hadir di tengah masyarakat sebagai instrumen fiskal yang dikelola secara hati-hati namun tetap ekspansif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global,” tandas Agung. (Ira)